Idrus Marham Pertanyakan Rencana JK Bertemu Mega: Kalau Atas Nama Golkar, dalam Kapasitas Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, Idrus Marham mempertanyakan rencana pertemuan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla atau JK dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Menurutnya, bila benar akan bertemu dengan Megawati, maka JK tidak berkapasitas membawa nama Partai Golkar.

"Kalau ketemu, sebagai tokoh, saya kira sebuah keniscayaan dan memang harus ketemu, tetapi kalau misalkan ketemu atas nama Golkar, saya kira dalam kapasitas apa?" Kata Idrus di kawasan Menteng, Kamis (29/2/2024).

Ia mengingatkan, tak etis jika Jusuf Kalla membawa Golkar, hal ini mengingat partai berlambang pohon beringin ini sudah jelas sikapnya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Kalau tidak kapasitas dan posisinya tidak jelas, berarti sangat tidak etis kalau atas nama Golkar," kata dia.

Meski demikian, Idrus mengaku JK belum pernah menyampaikan ihwal rencana pertemuan tersebut kepada sesama senior Golkar. Apalagi, belum ada mandat dan tugas dari Ketum Golkar Airlangga Hartarto kepada para senior terkait rencana pertemuan tersebut.

"Terkecuali ada atas mandat dari Ketua Umum nah itu baru jelas," tegas Idrus.

Oleh karena itu, Idrus Marhamberharap rencana pertemuan kedua tokoh ini harus jelas terlebih dulu soal kapasitasnya.

Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus mendengarkan ada rencana ketua umumnya Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla.

Meski demikian, dia belum tahu pasti kapan pertemuan itu digelar.

"Saya dengar ada rencana, (Megawati bertemu JK), saya kira tidak hanya Pak JK, saya kira banyak tokoh juga yang pengen ngobrol lah tentang situasi Indonesia hari ini," kata Deddy kepada wartawan, Kamis (22/2/2024).

Dia menyebut, kedua tokoh itu pasti akan membahas situasi merosotnya demokrasi akibat cawe-cawe kekuasaan. Menurutnya, para tokoh ingin mengembalikan marwah institusi negara yang porak-poranda.

"Ya pasti bicara apa yang sekarang jadi paling urgent kan, tentang merosotnya kualitas demokrasi kita akibat cawe-cawe kekuasaan dan bagaimana mengembalikan marwah institusi negara yang porak-poranda karena berbagai penggunaan kekuasaan yang ugal-ugalan kan kira-kira seperti itu," ungkap Deddy.