Hak Angket DPR, Ganjar Sebut Akan Ada Dinamika Seru

Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo memprediksi akan terjadi dinamika seru dan upaya menggemboskan hak angket DPR soal dugaan kecurangan pemilu beberapa waktu ke depan. Namun demikian, ia dan cawapres Mahfud Md menyerahkan ke anggota DPR.

"Oiya pasti dinamikanya akan berjalan terus menerus, maka kalau seperti Pak Mahfud bilang tadi biarkan itu dinamika yang terjadi di parlemen, kalau saya dan Pak Mahfud kan prinsipal, tidak boleh ikut-ikut di sana kita bukan anggota parlemen," kata Ganjar dalam rekaman video yang diterima, Selasa (12/3/2024).

Ganjar berharap, partai koalisi Ganjar-Mahfud di parlemen komitmen dan solid untuk mengajukan hak angket.

"Tapi dinamikanya pasti akan seru lah, maka sekarang kita perlu komitmen kawan-kawan di parlemen untuk bisa ngegolkan ini dan yang tidak bersalah tidak perlu takut," pungkas Ganjar.

Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud Md mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri telah bersikap meneruskan pengajuan hak angket tentang dugaan kecurangan Pemilu 2024 dan juga gugatan sengketa Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, Megawati tak perlu langsung turun tangan terkait dua rencana tersebut.

"Bu Mega itu menganggap untuk angket dan hukum itu langsung jalan aja, lurus, tegas. Tapi, itu sebenarnya belum perlu turun tangannya Bu Mega untuk memimpin itu," ujar Mahfud.

Mahfud bercerita, pekan lalu ia turut hadir bersama Megawati, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto serta 16 tokoh masyarakat dari kalangan akademisi, aktivis perempuan, dan antikorupsi.

Pada acara tersebut, lanjutnya, Megawati mengungkapkan pandangannya mengenai hak angket dan gugatan ke MK.

"Nah urusan angket dan hukum ke MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh dan itu bisa dilakukan tanpa harus Bu Mega turun pun langsung karena itu kan urusan sangat teknis," tutur Mahfud.

Megawati, menurut Mahfud, berusaha bersikap hati-hati dan tidak mau terburu-buru. Menurutnya Megawati bukan berarti tidak bersikap.

"Bu Mega itu jauh pikirannya, masalah ini belum akan selesai hanya dengan angket atau MK. Sesudah itu menuju pelantikan (presiden), Oktober juga mungkin akan banyak dinamika sehingga Bu Mega tidak mau buru-buru bukan tidak mau bersikap, tidak mau buru-buru," pungkasnya.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum mengambil sikap resmi terkait hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang dugaan kecurangan pemilu 2024.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan PPP sudah menyatakan sikap mendukung hak angket dalam pertemuan antara para ketua umum parpol pendukung paslon 03, Ganjar-Mahfud.

"PPP sudah nyatakan sikap resmi bersama Pak Ganjar Mahfud dan para ketua umum partai, mungkin yang menyatakan tidak ikut rapat," kata Hasto di Menteng, Jakarta, Sabtu (9/3/2024).

Hasto mengingatkan pengajuan hak angket membutuhkan tahapan dan berbagai persiapan. Ia menyebut saat ini tengah menggodok naskah akademik dan tahapan lainnya.

"Tapi hak angket membutuhkan suatu tahapan-tahapan, kemudian merancang sebaik-baiknya, membangun kesadaran rakyat, kemudian dilakukan FGD (Focus Group Discussion) dengan civil society dengan para guru besar," jelas Hasto.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara mengatakan, pihaknya masih fokus pada penghitungan suara di masing-masing daerah pemilihan (dapil).

"Kita semua diarahkan untuk fokus mengawal suara masing masing, karena setelah itu akan mengambil sikap terkait apa yang beredar selama ini," ujar Amir di kompleks Parlemen Senayan, Jumat (8/3/2024).

Meski demikian, Amir mengakui pihaknya turut mempertimbangkan bahwa masih menjadi bagian dari pemerintah, sebelum memutuskan sikap terkait hak angket kecurangan pemilu 2024.

"Cuma kami perlu sampaikan kepada teman-teman bahwa PPP saat ini memang posisinya di dalam pemerintahan. Artinya PPP punya dua orang menteri di kabinet, bahkan ada satu wamen, bahkan ketua umum kami juga adalah utusan presiden," kata Amir.

Namun, Amir menyebut apabila ditemukan hal urgen soal kecurangan maka pihaknya tak masalah ada hak angket.

"Tapi kalau misalnya ada yang sangat urgen untuk dibuat hak angket, PPP juga tidak tabu dengan itu," ucap Amir.

Wakil Ketua MPR itu menyebut rencana pengajuan hak angket baru sekadar usulan di rapat paripurna atau lisan saja. Belum ada pergerakan konkret atau proses administrasi yang dibutuhkan untuk hak angket.

"Ini persoalannya, kami lihat bahwa hak angket ini baru beredar di luar kemarin di paripurna baru disampaikan secara lisan, belum ada proses pergerakan tingkat bahwa proses administrasi yang dibutuhkan untuk sebuah hak angket," pungkasnya.