Politikus PDIP Soal Isu Jokowi Incar Kursi Megawati: Itu Bukan Hal yang Mengejutkan

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan, ada upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengincar kursi ketua umum Golkar dan PDIP.

Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira menyatakan, Hasto tentu mengetahui upaya Jokowi mengingat Hasto selalu bertemu intens dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Saya kira Mas Hasto mengatakan mengetahui itu, sebagai seorang sekjen dekat dengan  ketua umum dan tiap hari bertemu,” kata Andreas di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Bahkan, kata Andreas, tak hanya Sekjen melainkan para elite PDIP lainnya juga sudah mendengar hal tersebut.

“Mengira-mengira, saya kira siapa sih yang tidak ingin menjadi Ketum PDIP gitu lho dan saya kira ya banyak orang pasti menghendaki itu dan menjadi ketum,” kata Andreas.

Menurut Andreas, banyak pihak tentu ingin kursi PDIP 1, mengingat keputusan ketum tak hanya mempengaruhi partai tapi juga negara.

“Menjadi ketum PDIP tentu mempunyai posisi dan kedudukan penting di dalam pengambilan keputusan-keputusan politik di republik ini, bukan hanya di partai tapi di republik ini.  Saya kira bukan hal mengejutkan ada orang termasuk mungkin Pak Jokowi menghendaki itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Hasto mengungkapkan ada upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengincar kursi ketua umum PDIP yang diduduki Megawati Soekarnoputri. Menurut Hasto, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol, yakni Golkar dan PDIP.

"Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full," kata Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Selasa (2/4/2024).

Hasto juga mengungkapkan, dalam kabinet Jokowi, ada menteri power full dan menteri superpower full. Jokowi lantas menugaskan menteri power full untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDIP

"Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," kata Hasto.

Upaya pengambilalihan parpol yang dipimpin Megawati ini pun pernah terjadi para era Soeharto yang ingin mempertahankan kekuasaan lewat Pemilu 1971.

"Nah, ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan Pemilu 71, yang menurut saya 71 saja enggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024, kendaraan politiknya sama," kata Hasto.

Hasto juga menyampaikan ada juga upaya dari kubu Jokowi untuk membentuk koalisi partai politik yang besar.

"Sekarang ada gagasan tentang soal koalisi besar permanen seperti ada barisan nasional," kata Hasto.