Prabowo Minta BPK Lebih Ketat Awasi APBN: Kita Tak Ingin Ada Kebocoran

Liputan6.com, Jakarta Presiden Terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lebih ketat dalam mengawasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Menurut Prabowo, dia tak ingin ada kebocoran anggaran.

"Insyaallah pasti, ya BPK itu yang penting, BPK andalan kita, ke depan BPK harus lebih ketat mengawasi. Kita tidak menginginkan ada kebocoran," kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7/2024).

Dia menekankan APBN merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Prabowo menuturkan setiap rupiah yang digunakan pemerintah haeus berguna untuk bangsa dan rakyat.

"Kita tidak menginginkan uang rakyat tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tiap rupiah harus kita amankan, kita yakinkan berguna untuk bangsa dan rakyat," ujar Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meyakini pemerintahan Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto akan memberikan perhatian serius pada rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Jokowi menekankan uang rakyat dapat dikelola secara transparan dan akuntabel.

"Pemerintahan saat ini dan saya yakin pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan, akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK," kata Jokowi saat Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Senin (8/7/2024).

"Agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel," sambungnya.

Dia meminta para menteri, kepala lembaga negara, dan kepala daerah segera menindaklanjuti rekomendasi dari pemeriksaan BPK. Hal ini agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD.

"Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah agar segera menindaklanjutinya dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK," jelasnya.

"Agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kita semakin hari semakin tahun semakin baik," imbuh Jokowi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengapresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023. Jokowi mengatakan hal tersebut bukanlah sebuah prestasi, namun kewajiban pemerintah dalam mengelola APBN.

"Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi. Tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya. Kewajiban menggunakan APBN secara baik," kata Jokowi dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di JCC Senayan, Senin (8/7/2024).

Dia menekankan APBN merupakan uang rakyat dan negara yang harus dikelola dengan baik oleh kementerian/lembaga. Untuk itu, Jokowi menyebut kementerian/lembaga harus merasa bahwa APBN yang digunakan diperiksa dan diaudit oleh BPK.

"Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik. Dan juga kewajiban menjalankan APBN dan APBD secara baik serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula," jelasnya.

Jokowi juga mengingatkan bahwa dunia menghadapi kondisi geopolitik yang bergejolak, perang dagang, dan perubahan iklim. Tak hanya itu, ekonomi global juga tumbuh melambat.

"Geopolitik, perang dagang dan juga perubahan iklim yang semakin nyata kita lihat, pertumbuhan ekonomi global juga melambat. Tahun ini diperkirakan hanya 3,2 persen dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan," tutur Jokowi.

Namun, Jokowi bersyukur kondisi ekonomi dan politik Indonesia tetap stablil. Bahkan, ekonomi nasional tumbuh 5,11 persen di kuartal I tahun 2024 dan inflasi tetap terjaga.

"Karena BI dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari Senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah. Dan juga pelaksanaan Pemilu yang juga berjalan dengan baik. Ini semua adalah modal dasar kita dalam membangun negara ini," ujar dia.

Di sisi lain, Jokowi menututkan bahwa saat ini pemerintah sedang berada pada era transisi ke pemerintahan Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto. Dia meminta BPK untuk mendukung peralihan pemerintahan dengan baik.

"Saya yakin pemerintahan saat ini dan Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan akan selalu memberikan perhatian serius pada rekomendasi BPK agar uang rakyat dimanfaatkan dengan baik dan dikelola transparan dan akuntabel," pungkas Jokowi.