Negara ASEAN Kumpul di Bogor, Bahas Isu Harmonisasi Standar Pengelolaan Hutan Lestari

Agenda ASEAN Senior Official on Forest (ASSOF) ke-27 di Bogor dihadiri semua negara anggota, yakni Malaysia, Indonesia, Myanmar, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Brunai Darusallam, Laos, Kamboja dan Timor Leste.

oleh Achmad Sudarno diperbarui 15 Jul 2024, 18:18 WIB
Diterbitkan 15 Jul 2024, 18:18 WIB
Negara ASEAN Kumpul di Bogor, Bahas Isu Harmonisasi Standar Pengelolaan Hutan Lestari
Indonesia menjadi tuan rumah dalam pertemuan ASEAN Senior Official on Forest (ASSOF) ke-27 di Bogor, Jawa Barat. (Liputan6.com/Achmad Sudarno)

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia menjadi tuan rumah dalam pertemuan ASEAN Senior Official on Forest (ASSOF) ke-27 di Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, akan membahas standarisasi monitoring dan memperkuat pengelolaan hutan produksi lestari di kawasan Asia Tenggara.

Agenda tersebut dihadiri semua negara anggota ASEAN, yakni Malaysia, Indonesia, Myanmar, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Brunai Darusallam, Laos, Kamboja dan Timor Leste.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian LHK, Dida Mighfar Ridha mengatakan pengelolaan hutan produksi lestari memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hutan di Asia Tenggara.

"Sumber daya hutan dikelola secara lestari memegang peranan penting dalam menunjang kehidupan dan menyumbang devisa bagi pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu," ujar Dida usai membuka ASEAN Working Group on Forest Products Development (AWG-FPD) ke-27 di Bogor, Senin (15/7/2024).

Karena itu, dialog regional ini diharapkan memiliki kesamaan pandangan di negara-negara ASEAN untuk memonitoring hutan. Selain itu, memperkuat kerja sama dalam pengembangan dan pemasaran hasil hutan.

 

Kontribusi pada Perubahan Iklim

Deforestasi Hutan Primer Indonesia Meningkat 27% pada Tahun 2023
Sementara, hasil analisis Auriga Nusantara menunjukkan deforestasi Indonesia tahun 2023 mencapai 257.384 hektar. (AP Photo/Yusuf Wahil)

Kemudian mendorong sistem sertifikasi dan jaminan legalitas kayu menjadi program strategis. Kebijakan ini untuk memastikan bahwa produk dan bahan baku kayu diperoleh atau berasal dari sumber yang asal-usul dan pengelolaannya memenuhi aspek legalitas.

"Harmonisasi standar khususnya di ASEAN menjadi isu strategis untuk dibahas pada pertemuan ini, karena sebagai instrumen untuk meningkatkan pengelolaan hutan lestari dan mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan," ujarnya.

Di sisi lain, pihaknya juga ingin negara ASEAN berkontribusi terhadap perubahan iklim sesuai perjanjian Paris, di mana kehutanan memegang kunci yang sangat penting dalam mencapai target tersebut.

Sebagai informasi, AWG-FPD merupakan rangkaian kegiatan ASOF, yang akan digelar selama satu pekan.

INFOGRAFIS JOURNAL_ 10 Provinsi di Indonesia dengan Hutan Riskan Kebakaran
INFOGRAFIS JOURNAL_ 10 Provinsi di Indonesia dengan Hutan Riskan Kebakaran (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya