Malaysia-Indonesia Pererat Sinergi Majukan Industri Halal ASEAN

Liputan6.com, Jakarta - Halal Development Corporation Berhad (HDC), sebuah lembaga di bawah Kementerian Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia (MITI), terus berupaya memperkuat jejak Malaysia di industri halal dengan menyelenggarakan "Malaysia-Indonesia Halal Industry Collaboration Roundtable". Pertemuan tingkat tinggi, yang diadakan di Jakarta pada Selasa (22/4/2025), ini merupakan langkah strategis dalam memajukan kerja sama produk halal ASEAN.

Acara ini menghimpun pemangku kepentingan kunci dari Malaysia dan Indonesia untuk mengeksplorasi peluang dalam meningkatkan perdagangan bilateral, investasi, dan integrasi rantai pasok di sektor ekonomi halal.

"Kolaborasi antara negara-negara ASEAN sangat penting untuk memperkuat konektivitas regional dan meningkatkan posisi Asia Tenggara dalam ekonomi halal global," ungkap Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi.

Kolaborasi Malaysia-Indonesia

Malaysia dan Indonesia memiliki kemitraan jangka panjang di sektor halal, didorong oleh tujuan bersama untuk menyelaraskan standar dan meningkatkan arus perdagangan.

Pada Juni 2023, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia menandatangani perjanjian pengakuan bersama sertifikat halal. Perjanjian ini mempermudah akses pasar dengan menghilangkan proses sertifikasi ganda, sehingga memperlancar perdagangan produk halal antar kedua negara.

Selain kesepakatan formal, kolaborasi kelembagaan seperti Malaysia–Indonesia Halal Forum & Industry Engagement pada 2023 semakin mempererat hubungan, memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan peningkatan kapasitas. Kedua negara juga bekerja sama melalui platform multilateral seperti ASEAN Working Group on Halal Food (AWGAF) dan Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA), memperkuat komitmen bersama dalam memajukan ekonomi halal regional.

Sebagai upaya memperluas kehadiran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Malaysia di pasar internasional, khususnya Indonesia, HDC juga berpartisipasi dalam pameran Food & Hospitality Indonesia (FHI) 2024. Hasilnya, 15 UKM Malaysia berhasil mengamankan potensi penjualan senilai 62,57 juta ringgit Malaysia melalui pertemuan B2B dan interaksi langsung. Hingga November 2024, tiga perusahaan telah mencatatkan penjualan aktual sebesar 575.329,62 ringgit Malaysia di Indonesia—membuktikan tingginya permintaan terhadap produk halal Malaysia dan pentingnya kolaborasi bilateral dalam kesuksesan pasar.

Data perdagangan menunjukkan betapa eratnya hubungan ekonomi Malaysia-Indonesia di industri halal. Pada periode 2021–2023, Malaysia mengekspor produk bersertifikat halal senilai 7,77 miliar ke Indonesia. Pada 2023 saja, ekspor mencapai 2,91 miliar ringgit Malaysia, dengan kontribusi utama dari sektor makanan dan minuman (63,8 persen), bahan baku halal (27 persen), serta kosmetik dan perawatan diri (6,6 persen). Meski ada sedikit penurunan dibandingkan 2022, hal ini justru membuka peluang untuk mengatasi hambatan regulasi dan meningkatkan efisiensi rantai pasok melalui dialog strategis.

HDC berkomitmen memperkuat kerja sama halal Malaysia-Indonesia melalui Halal Diplomacy sekaligus menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara ASEAN untuk membangun ekosistem halal yang tangguh.

Roundtable ini dihadiri oleh sejumlah lembaga terkemuka, termasuk JAKIM, Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE), BPJPH, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Turut hadir perwakilan dari perusahaan seperti PT Makmur Berkad Amanda TBK (kawasan industri halal), PT. Toya Konsep Alam, dan Duopharma Biotech Berhad.

Diskusi berfokus pada penyelesaian tantangan perdagangan, identifikasi peluang investasi, dan dorongan bagi kemitraan usaha antara perusahaan Malaysia dan Indonesia.

"Roundtable ini menjadi fondasi kuat bagi kolaborasi lebih mendalam antara Malaysia dan Indonesia dalam memimpin ekonomi halal global. Dengan memadukan kekuatan bersama dan menyelaraskan kerangka kebijakan—seperti Malaysia’s Halal Industry Master Plan 2030 (HIMP 2030) dan peta jalan ekonomi halal Indonesia—kedua negara siap mendorong pertumbuhan inklusif dan menciptakan nilai tambah bagi ekonomi halal masing-masing," tegas Ahmad.