PKB Sebut Pansus Haji Tak Berbau Politis: Hubungan Konstitusi

Liputan6.com, Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membantah isu yang menyebutkan pembentukan panitia khusus (pansus) angket haji di DPR kental politisasi.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menegaskan pembentukan Pansus Haji sesuai aturan dan konstitusi dan tidak berbau politis.

"Enggak ada hubungannya itu. Hubungan konstitusi yang diberi DPR," kata Jazilul di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Sementara terkait rapat pansus perdana yang ditunda karena ketidakhadiran pimpinan DPR, dia menyebut Ketua Tim Pengawas (Timwas) haji sekaligus Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat ini tengah berada di luar kota.

"(Cak Imin) kelihatannya di luar kota," ucap Jazilul.

Diketahui, Rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR batal digelar. Mulanya, rapat dpemilihan dan penetapan pimpinan Pansus Haji direncanakan digelar (17/7/2024) siang. Namun, karena tak ada satu pun pimpinan DPR yang bisa hadir, maka rapat ditunda.

"Ya betul (ditunda). Jadi saya kan menerima undangan, kemarin lusa ya undangannya bahwasanya pada hari ini jam 13.00 WIB itu ada rapat pemilihan pimpinan pansus. Nah tapi ini kan jam 1 tanggal 17 Juli hari ini, terus selang satu hari itu ada pemberitahuan bahwa sesuai arahan pimpinan DPR rapat pemilihan pimpinan Pansus besok Rabu ditunda," ujar Anggota Komisi VIII DPR, Wisnu Wijaya pada wartawan, Rabu (17/7/024).

Padahal, lanjut dia, sebagian anggota Pansus Angket Haji sudah meninggalkan daerah pemilihannya untuk mengikuti rapat di DPR. Diketahui, saat ini DPR tengah memasuki masa reses.

"Sebagian sudah pada merapat ke Jakarta dari dapil, termasuk saya hari ini barusan landing dari dapil karena kemarin ada kunker. Nah terus kalau kenapanya mundur nampaknya karena rapat ini harus dipimpin langsung oleh pimpinan DPR kan, mungkin sebagian atau hampir dari mereka hari ini belum bisa hadir begitu sehingga ditunda," ungkap Wisnu.

Selain itu, Wisnu mengungkapkan, hingga saat ini belum ada kandidat kuat calon ketua pansus dari 30 nama anggota yang mewakili fraksi. "Belum, belum ada," ucapnya.

"Karena ini kan rapat perdana, ini kan harus dipimpin oleh salah satu pimpinan DPR, dari salah satu pimpinan mungkin masih ada tugas di luar semua," sambungnya.

Adapun mekanisme pemilihan ketua Pansus, adalah melalui musyawarah mufakat seluruh anggota pansus.

"Jadi kalau yang ini diawali dengan musyawarah mufakat tentunya. Jadi kemarin sempat saya bertanya kepada pimpinan nanti diadakan musyawarah mufakat," pungkas Wisnu.