Jokowi Nyatakan Akan Berkantor di IKN Jika Fasilitas Sudah Siap: Tak Ingin Memaksa

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, akan berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara jika memang fasilitasnya semua sudah siap.

Dia menuturkan, tak ingin memaksakan berkantor di IKN Nusantara bisa memang belum siapnya fasilitas. Pasalnya, jika terburu-buru bisa jadi menurunkan kualitas bangunannya.

"Kesiapan, sekali lagi kesiapan di IKN dan kita tidak ingin memaksa-maksa yang nanti akan menurunkan kualitas interior, kualitas bangunan, enggak. Selama itu benar-benar siap ya saya akan masuk," kata Jokowi di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis 25 Juli 2024.

Pria yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta ini pun selalu memantau perkembangan pembangunan dan fasilitas di IKN. Ia juga sudah mendapat kabar soal air yang sudah mulai mengalir di sana.

"Saya tetap akan melihat fasilitasnya sudah selesai atau belum, siap atau belum, yang disampaikan ke saya airnya sudah masuk," ungkap Jokowi.

Soal rencana sidang kabinet di IKN, dia menegaskan semuanya kan digelar jika memang fasilitasnya udah iap.

Lebih lanjut, ia bicara soal rencana sidang kabinet di IKN. Jokowi berkata, hal itu bisa saja digelar asal fasilitasnya sudah siap.

"Ya kalau semuanya sudah siap, kalau kursinya belum ada gimana mau duduk, masa lesehan, sidang kabinet lesehan," pungkas Jokowi.

Pengamat Politik Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono, agenda itu menyiratkan pesan bahwa pembangunan IKN masih terus berlangsung. Sidang kabinet ini disebutnya menjadi langkah awal pemerintahan baru era Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Ini jelas sekali Pak Jokowi ingin memberi sinyal kepada masyarakat bahwa pembanguna IKN masih on the track, dan berharap bahwa adanya bukti berlangsungnya rapat kabinet, pembangunan ini akan dilanjutkan ke pemeirntahan berikutnya, terutama apabila dalam rapat kabinet presiden terpilih Pak Prabowo juga ikut rapat," kata dia kepada Liputan6.com, Kamis (25/7/2024).

Namun begitu, Ia berharap jangan sampai agenda tersebut hanya sebatas simbolis semata. Jokowi harus memastikan bahwa substansi pembangunan IKN benar-benar menunjukkan progres yang baik, terutama terpenuhinya kebutuhan dasar seperti listrik dan air bersih.

"Jangan sampai nanti menyesatkan masyarakat, bahwa secara fisik mungkin sebagian dari kantor presiden sudah jadi, tapi substansinya terpenuhi nggak, apakah kantor itu benar-benar bisa digunakan perkantoran sehari hari atau tidak, terutama dalam menggelar rapat kabinet, dalam melaksanakan operasional pemerintah," ucap dia.

Ia tidak mempermasalahkan Presiden beserta jajarannya menggelar pertemuan penting tersebut. Namun demikian, perlu diperhatikan juga keberadaan pejabat birokrasi yang berada di bawah mereka. Karena mesin penggerak birokrasi bukan hanya berada di pundak jajaran eksekutif.

"Bagaimana dengan pejabat-pejabat birokrasi di bawahnya karena mereka yang menggerakkan mesin birokrasi, pejabat eselon satu, dua, apakah mereka sudah punya gedung yang layak, penginapan yang layak, sehingga mereka bisa turut membantu prsiden. Karena tidak mungkin menggerakkan mesin birokrasi dengan mengandalkan presiden, wapres, dan menteri saja," kata dia.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai ada kode tertentu dari rencana rapat kabinet perdana Jokowi di IKN. Dia mengatakan kesan pertama yang muncul ialah bahwa Ibu Kota Negara yang selama ini di Jakarta sudah pindah ke Kalimantan Timur.

"Tapi sebenarnya keliru cara berpikirnya. Harusnya kan perangkatnya dulu yang pindah ke sana, kementerian lembaga dulu yang pindah ke sana, baru presidennya belakangan. Kalau ini kan nggak, birahi politik Pak Jokowi, kepentingannya lebih banyak kepada pencitraan saja," kata dia kepada Liputan6.com, Kamis (25/7/2024).

Selain itu, rapat kabinet di IKN menjadi bukti bahwa proyek strategis nasional ini tidaklah gagal. Meski selama ini diakuinya baru 15 persen saat nanti HUT ke-79 RI digelar. "Ini kan menunjukkan kegamangan, keragu-raguan saya melihatnya," kata dia.

Trubus mengaku mendapat informasi terkait keberlanjutan pembangunan IKN. Dia menuturkan, dari bocoran yang diterima, tim Prabowo masih simpang siur mengindikasikan bahwa program-program PSN itu agak dikurangi agar tidak membebani APBN.

"Dia lebih mengutamakan makan siang gratis, mengutamakan visinya. Dia jadi nggak mau peduli dengan urusan PSN, dalam praktiknya keberlanjutan itu kan tidak mendukung kondisi APBN nya," ujar dia.

Reporter: Genantan Saputra/Merdeka.com