Ketua MPR di Sidang Tahunan 2024: Pemerataan dan Keadilan Belum Sepenuhnya Dirasakan Masyarakat

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan, sampai sekarang masih banyak pekerjaan rumah pemerintahan Indonesia ke depan. Salah satunya, soal pemerataan dan keadilan yang belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

oleh Putu Merta Surya PutraDelvira HutabaratMuhammad Radityo Priyasmoro diperbarui 16 Agu 2024, 10:21 WIB
Diterbitkan 16 Agu 2024, 10:21 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet dalam pidato pengantar sidang tahunan MPR 2024 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024). (Foto: Tangkapan Layar Youtube TV Parlemen).

Liputan6.com, Jakarta Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan, sampai sekarang masih banyak pekerjaan rumah pemerintahan Indonesia ke depan. Salah satunya, soal pemerataan dan keadilan yang belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

Hal ini disampaikannya dalam pidato pengantar sidang tahunan MPR 2024 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

"Masih banyak pekerjaan rumah kita ke depan. Pemerataan dan keadilan belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat, dari Sabang hingga Merauke. Sayup-sayup masih kita dengarkan, aspirasi rakyat yang menyuarakan kerinduan akan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Mereka mendambakan sebuah negara yang tidak hanya berkembang dari segi ekonomi, tetapi juga dalam aspek moralitas dan integritas," kata Bamsoet.

Dia menuturkan, rakyat Indonesia berharap agar pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di garis depan perjuangan melawan kemiskinan dan ketidakadilan.

"Rakyat mendambakan sistem hukum dan pemerintahan yang benar-benar adil, inklusif, di mana setiap individu, kelompok dan golongan, mendapatkan kesetaraan hak dan kewajiban, tanpa diskriminasi," ungkap Politikus Golkar itu.

Bamsoet juga menuturkan, meningkatnya populasi penduduk dunia khususnya di Indonesia, akan membutuhkan daya dukung bahan pangan yang lebih besar. Pada saat bersamaan, sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan, justru menghadapi beragam tekanan.

"Mulai dari makin sempitnya lahan pertanian, stagnasi produksi, meningkatnya frekuensi hama dan penyakit tumbuhan, makin mahalnya biaya produksi, serta ancaman perubahan iklim," jelas dia.

"Untuk menghindari risiko krisis pangan di masa yang akan datang, kita perlu menyiapkan strategi besar untuk menciptakan kedaulatan pangan Indonesia, bukan sekedar ketahanan pangan, yang acapkali mengandalkan impor bahan-bahan pangan dari luar negeri," sambungnya.

 

Kemajuan Teknologi Harus Jadi Perhatian

Bamsoet juga menuturkan, kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, juga diharapkan menjadi solusi bagi berbagai permasalahan yang kita hadapi saat ini.

"Digitalisasi layanan dari perdagangan, jasa keuangan, hingga pemerintahan, berkembang semakin cepat dalam satu dekade terakhir. Namun digitalisasi yang berkembang pesat juga meninggalkan persoalan lain, yakni melebarnya ketimpangan digital, terutama di Indonesia bagian timur," ungkap dia.

Kemudian agenda selanjutnya, yakni Sidang bersama DPR, Ketua DPR Puan Maharani akan menyampaikan pidato pada pukul 13.30 WIB, dengan membuka Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan terakhir DPR untuk periode 2019-2024.

Selanjutnya, pada pukul 13.50, Presiden Jokowi akan menyerahkan Pengantar Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.

 

Rangkaian Sidang Tahunan MPR Hari Ini, Terdiri 3 Agenda Utama

 

Diketahui, Sidang Tahunan MPR akan dihadiri kurang lebih 2.022 undangan, yang terdiri dari 1.222 undangan di dalam Gedung Nusantara dan 800 tamu undangan yang ditempatkan di area plaza Gedung Nusantara IV Komplek Gedung DPR/MPR/DPD.

Undangan terdiri dari presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden, mantan Ketua MPR/DPR/DPD, pimpinan lembaga negara, seluruh anggota MPR, menteri Kabinet Indonesia Maju, pejabat setingkat menteri, ketua umum partai politik, ketua lembaga pemerintah non-kementerian dan badan-badan, pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR, ketua ormas keagamaan, serta perwakilan teladan dari seluruh tanah air.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya