Top 3 News: Terungkap, Prabowo Biayai Retreat Kabinet Merah Putih dengan Uang Pribadi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto membiayai kegiatan retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, dengan uang pribadi. Itulah top 3 news hari ini.

Retreat Kabinet Merah Putih berlangsung dari Kamis 24 Oktober sampai Minggu 27 Oktober 2024. Retreat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto memberikan kesan positif dari para jajaran anggota kabinet.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, semakin memperjelas orientasi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto membantah ada pembagian tugas antara dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini dikatakan Prabowo untuk membantah isu bahwa Gibran Rakabuming Raka akan fokus mengurus urusan dalam negeri, sementara dirinya terkait hubungan internasional.

Prabowo menegaskan bahwa tugas seorang presiden adalah untuk memimpin seluruh negara, bukan hanya mengurus urusan internasional.

Prabowo menambahkan bahwa meskipun hubungan internasional penting, ia lebih ingin memfokuskan perhatiannya pada masalah-masalah dalam negeri, terutama kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda menyebut, Presiden Prabowo Subianto sudah mengirim Surat Presiden (Surpres) kepada Pimpinan DPR RI, terkait penunjukan mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Rifqi mengapresiasi penunjukkan Basuki. Sebab ia menilai Basuki merupakan orang yang ahli dalam bidang infrastruktur di Indonesia.

Komisi II DPR selaku mitra kerja berharap, OIKN diberikan kewenangan bukan hanya terkait dengan pengelolaan IKN, tetapi juga dalam konteks pembangunan.

Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Senin 28 Oktober 2024:

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto membiayai kegiatan retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, dengan uang pribadi.

"Pak Prabowo yang membiayainya sendiri," kata Karding dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Minggu malam 27 Oktober 2024 seperti dilansir Antara.

Retreat Kabinet Merah Putih berlangsung dari Kamis (24/10) hingga Minggu.

Retreat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto memberikan kesan positif dari para jajaran anggota kabinet.

Selengkapnya...

Presiden Prabowo Subianto membantah ada pembagian tugas antara dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

"Tidak ada pemikiran begitu, jadi tidak bisa," kata Prabowo Subianto dalam wawancara eksklusif dengan Retno Pinasti di program 'Prabowo Bicara' yang tayang di SCTV, Minggu, 27 Oktober 2024.

Hal ini dikatakan Prabowo untuk membantah isu bahwa Gibran akan fokus mengurus urusan dalam negeri sementara dirinya terkait hubungan internasional.

Prabowo menegaskan bahwa tugas seorang presiden adalah untuk memimpin seluruh negara, bukan hanya mengurus urusan internasional. 

Selengkapnya...

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda menyebut, Presiden Prabowo Subianto sudah mengirim Surat Presiden (Surpres) kepada Pimpinan DPR RI, terkait penunjukan mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Rifqi mengapresiasi penunjukkan Basuki, sebab ia menilai Basuki merupakan orang yang ahli dalam bidang infrastruktur di Indonesia.

"Kami mendengar Presiden telah mengirim Surat Presiden (Surpres) kepada pimpinan DPR menunjuk Basuki Hadimulyono menjadi kepala otorita IKN. Ini merupakan kabar baik," kata Rifki kepada wartawan di Jakarta, Senin 28 Oktober 2024.

Komisi II selaku mitra kerja berharap, OIKN diberikan kewenangan bukan hanya terkait dengan pengelolaan IKN, tetapi juga dalam konteks pembangunan.

Selengkapnya...