Pemprov Jateng Mulai Mitigasi Bancana Jelang Musim Penghujan, Ini yang Dilakukan

Liputan6.com, Semarang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai melakukan mitigasi bencana, seiring dengan masuknya musim penghujan yang akan berlangsung selama enam bulan, yakni sejak September 2023 hingga puncaknya pada Februari 2025. Potensi bencana yang akan terjadi di musim penghujan di wilayah Jawa Tengah adalah banjir dan longsor.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng, setidaknya sekitar 104.332 hektare daerah rawan banjir kelas tinggi dan 1.020.772 hektare daerah rawan longsor kelas tinggi.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Jateng Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi mengungkapkan, untuk mitigasi bencana tersebut, langkah yang dilakukan adalah dengan menerbitkan kebijakan, melakukan koordinasi, pendataan kesiapan sarana prasarana, peningkatan kesadaran masyarakat, aktivasi posko siaga bencana, dan pelatihan tim reaksi cepat.

"Mitigasi ini penting, berkaca dari penanganan bencana selama musim kemarau yang berjalan cukup baik," ungkapnya.

Bergas juga menyebut, berdasarkan catatan BPBD Provinsi Jateng, periode 1 Januari-31 Oktober 2024, kebakaran hutan dan lahan di Jawa Tengah tercatat sebanyak 216 kejadian yang tersebar di 26 kabupaten/kota.

"Luasan yang terdampak sekitar 251 hektare dan jumlah itu lebih rendah dari periode yang sama pada tahun 2023, yaitu 325 kejadian karhutla dan TPA di 32 kabupaten/kota dan luasan yang terdampak mencapai 795,665 hektare," sebutnya.

Bergas juga mengatakan bahwa pola penanganan kekeringan pada tahun 2023 dan 2024 sangat terlihat.

"Upaya yang dilakukan tidak hanya mengalokasi anggaran melalui APBD saja, tetapi sudah melibatkan Corporate Social Responsibilty (CSR) perusahaan dan tahun 2024 ditambah dengan kekuatan APBN," katanya.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menegaskan bahwa mitigasi potensi bencana alam harus terus dilakukan, termasuk melakukan apel siaga dan pengecekan seluruh sarana prasarana serta logistik.

Nana pun menyoroti perihal abrasi dan penurunan muka tanah di wilayah Pantura. Ia berharap ada koordinasi antara BPBD dan dinas terkait termasuk Kementerian lembaga.

"Perbanyak tanam mangrove untuk mengurangi abrasi karena daerah Pantura juga ada penurunan tanah," ujarnya.

(*)