Makan Bergizi Gratis Akan Libatkan Koperasi, Salah Satu Perannya Menyediakan Susu

Liputan6.com, Jakarta Guna memuluskan implementasi program andalan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis, tiga Kementerian/Lembaga melakukan penguatan koordinasi. Ketiga K/L tersebut yakni, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Badan Gizi Nasional.

Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi mengungkapkan, salah satu peran koperasi nantinya adalah penyediaan susu yang merupakan komponen penting dalam MBG.

“Koperasi susu Indonesia potensinya besar sekali, sehingga perlu diorganisir dan diberikan investasi berupa alat pengolahan susu yang berkualitas,” ungkapnya.

“Koperasi susu kita hari ini baru sampai pasteurisasi, sementara untuk makan bergizi ini perlu sampai UHT dan nanti kami akan berkeliling, jika ada yang perlu penguatan modal, ada LPDB Koperasi yang siap membiayai koperasi-koperasi lewat dana bergulir," jelas Budi Arie.

Ia pun memastikan ada banyak koperasi susu berkualitas seperti di Lembang, Subang, Garut, Malang, Pujon, hingga Boyolali.

Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono mengatakan, dengan adanya kepastian pasar dari BGN, koperasi-koperasi rakyat nanti akan bermanfaat dan mendapatkan manfaat.

"Bukan hanya koperasi susu, termasuk koperasi lain yakng terkait dengan program BGN," katanya.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria mengaku siap berkoordinasi dengan Kemenkop dan BGN.

“Kami akan mempersiapkan semua dan mengarahkan BUMDes yang tersebar, bekerja sama dengan koperasi terkait pembagian distribusi bahan pokok untuk program makan bergizi gratis,” ujarnya.

"Kemendes membina 75.265 desa dan sekitar 20.367 BUMDes, setengah dari BUMDes tersebut bergerak di sektor pangan," imbuh Ariza.

Sedangkan, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengungkapkan, MBG berfokus pada pembentukan satuan pelayanan gizi di seluruh Indonesia. Ia menyebut, ada sekitar 30 ribu satuan, sebagian besar di Pulau Jawa.

“Satuan pelayanan ini akan berfungsi sebagai pengambil produk lokal, dengan 85% dana digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal,” ungkapnya.

Dadan menegaskan, peran koperasi dan BUMDes dalam memastikan pasokan bahan baku dari petani lokal. Ia juga menyebut potensi pengembangan infrastruktur dan ekonomi masyarakat.

“Kolaborasi antara pemerintah, koperasi, BUMDes, dan petani sangat dibutuhkan demi keberhasilan program gizi ini,” tegasnya.

(*)