RDP dengan Jaksa Agung, Hinca Demokrat Pertanyakan Perkembangan Kasus Geomembrane

Hinca juga berharap agar dugaan skandal ini dapat diselesaikan Kejaksaan Agung dalam rangka bersih-bersih BUMN Pertamina, mengingat saat ini jajaran Direksi dan Komisarisnya sudah berganti.

oleh Tim News diperbarui 14 Nov 2024, 19:33 WIB
Diterbitkan 14 Nov 2024, 17:15 WIB
FOTO: DPR Gelar Diskusi Bahas RUU Kejaksaan
Anggota Komisi III DPR F-Demokrat Hinca IP Pandjaitan saat menjadi pembicara dalam diskusi forum legislasi di Jakarta, Selasa (13/4/2021). Diskusi membahas RUU Kejaksaan, Komitmen DPR Perkuat Kinerja Korps Adhyaksa. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan mempertanyakan perkembangan dugaan skandal geomembrane di Blok Rokan. Hal itu diungkapkan Hinca dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung dan para Kajati seluruh Indonesia.

Hinca juga menyampaikan laporan dalam bentuk buku tebal terkait masalah yang terjadi selama ini, seiring banyaknya pengaduan masyarakat ke DPR terkait Kejaksaan Agung. Dalam kasus itu, Hinca menyampaikan ada banyak kejanggalan dalam proses tender geomembrane tersebut, bahkan hingga pelaksanaannya juga perlu mendapat perhatian oleh aparat penegak hukum untuk memeriksa material geomembrane yang digunakan oleh PT Pertamina Hulu Rokan dalam operasional mereka.

“Ada banyak sekali kejanggalan yang saya temukan, bahkan saya juga mendapatkan informasi bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT. Pertamina yang lama yaitu Ibu Nicke bahwa telah ditemukannya tiga unsur perbuatan melawan hukum dalam skandal pengadaan geomembrane ini,” terang Hinca di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Hinca juga berharap agar dugaan skandal ini dapat diselesaikan Kejaksaan Agung dalam rangka bersih-bersih BUMN Pertamina, mengingat saat ini jajaran Direksi dan Komisarisnya sudah berganti.

“Ini adalah momentum penting bagi Pertamina untuk membiarkan dirinya diperiksa sedalam-dalamnya, terutama terhadap anak dan cucu perusahaannya yang disinyalir memiliki banyak oknum yang buruk dan mencoreng nama baik perusahaan, khususnya mereka-mereka yang berada di PT. Pertamina Hulu Rokan yang nama-namanya sudah saya laporkan kepada Kejaksaan Tinggi Riau”, ucap Hinca.

Dalam Rapat Kerja tersebut, Hinca juga menyampaikan bahwa laporan yang ia buat tersebut semata-mata untuk membantu Pemerintahan era Presiden Prabowo dalam mewujudkan Swasembada Energi.

“Saya minta Pimpinan, dalam rapat-rapat ini panggil semua (pihak), bongkar semua kasus-kasus ini. Bagian dari pengawasan kita (DPR). Kalau tidak, target swasembada energi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tidak didukung oleh Jaksa Agung. Nah, kalau ini kita selesaikan Pak Jaksa Agung, bisa tembus Rp5.000 triliun itu APBN kita,” kata dia.

Meningkatkan Tata Kelola

Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan
Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, partainya tidak ingin terburu-buru dalam mengambil sikap. Karena, hal itu akan menjadi kurang bagus jika dilakukan dengan cara tergesah-gesah. (Dok. Merdeka.com)

Terakhir, Hinca mengungkapkan harapannya agar PT Pertamina dengan jajaran Direksi dan Komisaris yang baru, dapat meningkatkan tata kelola dan melakukan pembersihan menyeluruh di internal perusahaan, khususnya di PT Pertamina Hulu Rokan.

"Kasus ini tetap akan saya pantau dan dorong penyelesaiannya, agar para pemimpin baru Pertamina dapat bekerja tanpa beban warisan masalah dari oknum-oknum nakal di perusahaan," tutup Hinca.

Infografis

Infografis Panas Dingin Hubungan NasDem dengan Demokrat dan PKS. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Panas Dingin Hubungan NasDem dengan Demokrat dan PKS. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya