Menteri Hanif: Setop Tempat Pembuangan Akhir Sampah Pakai Sistem Open Dumping

Liputan6.com, Jakarta Dari sebanyak 500 lebih Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) di Indonesia, sedikitnya ada sekitar 300 TPA yang masih tidak sesuai aturan yang berlaku. Rata-ratanya karena masih di TPA sampah tersebut menggunakan sistem open dumping. Atau metode pembuangan sampah secara terbuka tanpa penanganan khusus atau penutupan tanah.

Karena itu, ketika berada di Kalsel, usai pembahasan rapat kerja dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) se Kalsel, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq langsung meninjau TPA yang masih menggunakan open dumping di TPA Cahaya Kencana Bangsa di Karang Intan Martapura, Kamis (28/11/2024).

Hanif yang didampingi jajaran dirjen di kementeriannya, dan Kepala Dinas LH, Hanifah Dwi Nirwana serta Sekda Banjar, HM Hilman selaku pemilik wilayah, ketika ke TPA Cahaya Kencana langsung geleng-geleng.

Beberapa kali Menteri Hanif, tampak diskusi serius dengan Sekda Banjar, dan menegaskan bahwa TPA wajib diperbaiki jika tidak maka ditutup. Di sela tinjauannya, Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq, membenarkan bahwa sudah cek TPA Cahaya Kencana yang masih open dumping.

"TPA ini karena open dumping semestinya harus ditutup karena sudah mencemarkan. Namun kami akan memberikan mandat untuk keluarkan mandat untuk melakukan paksaan pemerintah. Bentuknya bisa pidana ke perdata. Kalau tidak diselesaikan dalam jangka waktu bisa ke pidana bisa ke perdata," tegas Menteri Hanif.

Secara teknis, lanjut Hanif, hal ini dimandatkan dan masuk dalam UU 18 tahun 2028 tentang pengelolaan sampah yang mana bisa ditarik baik kelalaian ataupun kesengajaan. Tapi jika dilihat dari UU 32 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) ini masuk ke ranah pencemaran lingkungan.

"Karena itu, harapan saya TPA Kencana ini diberi pembinaan oleh direktur Direktur jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup untuk membina bagaimana pengelolaan teknis TPA persampahannya dan juga ada Direktur Gakkum Lingkungan Hidup untuk teknis pengawasan lingkungannya dan Dirjen PTKL untuk mengatasi soal pencemaran lingkungannya," urainya.

Dia juga berpesan kepada pemerintah daerah dan warga dipaksa semua turun ke kampung aktifkan bank sampah unit. "Bank sampah unit bisa dilalukan. Karena engak masuk akal kalau enggak bisa, " jelas Hanif.

Pihaknya selaku Menteri juga keras terhadap kebijakan soal sampah ini, termasuk dimana dalam hal sampah plastik juga kita sudah setop impor plastik.

Adapun Sekda Kabupaten Banjar, HM Hilman, mengatakan, kedatangan menteri ke TPA Cahaya Kencana sedang diingatkan bahwa pengelolaanTPA Cahaya Kencana saat ini tidak sesuai peraturan perundang undangan, sebab mestinya sudah tidak lagi open dumping.

Karena ini, lanjut Hilman, pak Menteri mengarahkan beberapa dirjen diarahkan untuk memfasilitasi agar bisa menyesuaikan dengan aturan tersebut.

"Nantinya akan ada arahan teknis dan nantinya kita akan selesaikan dalam batasan waktu yang nantinya akan disampaikan sesuai batasan yang ada. Karena ini sifatnya wajib, maka Pemkab mau tidak mau harus memfasilitasi nya agar TPA sesuai aturan perundang undangan yang berlaku," lugas Hilman.