Kunjungi Rumah Ceting, Menteri Wihaji Sebut Ada 1,4 Juta Keluarga Beresiko Stunting

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, memonitoring langsung pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/12/2024). Pemantauan tersebut dilakukan di tempat Jimmy Hantu, seorang orang tua asuh yang membentuk Rumah Ceting (Cegah Stunting).

Menurut Menteri Wihaji, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN telah merumuskan daerah mana yang memiliki keluarga berisiko stunting (KBS) termasuk ke dalam desil 1 atau kemiskinan ekstrem.

"Setelah ditelusuri, jumlah mereka saat ini sebanyak 1,4 juta keluarga, dari 8,7 juta KRS berdasarkan hasil pendataan keluarga 2024 yang dilakukan Kemendukbangga/BKKBN," kata dia dalam keterangannya.

Setelah berdialog dengan beberapa KRS di Rumah Ceting Jimmy Hantu, Menteri Wihaji menyambangi rumah salah satu keluarga berisiko stunting di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor.

Adapun Jimmy merupakan seorang inovator agrososial mempunyai produk yang dinamakan Hormon Tanaman Unggul atau Hantu. Ia telah menjadi orang tua asuh stunting terhadap 200 lebih bayi di bawah dua tahun yang berasal dari keluarga berisiko stunting.

“Target saya se-Kecamatan Taman Sari nol stunting. Saya berharap semua (anak berisiko stunting) bisa saya asuh,” ungkap Jimmy.

Ia pun menekankan akan tetap mengedukasi cara mengolah makanan bergizi yang baik kepada KRS asuhannya agar tetap mandiri ketika program cegah stunting sudah berhasil dilaksanakan.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) berpartisipasi aktif mensukseskan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam rangka mensukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo tersebut, DPP HNSI bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI di seluruh Indonesia menggelar MBG secara serentak dengan tema “Makan Bergizi Gratis HNSI Bersama Anak Nelayan”, Kamis (12/12).

Pengurus DPP HNSI hadir secara langsung bersama DPD HNSI Daerah Khusus Jakarta di SDN 3 Pluit yang berlokasi ditengah tengah perkampungan nelayan Muara Angke, Jakarta Utara.

Sekjen HNSI, Lydia Assegaf mengatakan, MBG yang digelar HNSI yang digelar secara tersebut dalam rangka memperingati Hari Nusantara untuk mengenang Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 2024. Dimana, Deklarasi Djuanda menegaskan bahwa seluruh perairan yang mengelilingi, menghubungkan diantara pulau-pulau Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.

Menurutnya, MBG HNSI untuk mengakselerasi penurunan stunting dan menjaga kesehatan masyarakat dengan memberikan asupan bergizi hewani untuk anak-anak yang bersumber dari aneka jenis ikan yang kaya dengan protein, omega 3, zat besi, iodium serta vitamin dan mineral.

"HNSI sangat menyambut baik program pemerintah Makan Bergizi Gratis ini dan berkomitmen untuk terus turut mendorong dan mensosialisasikan disemua wilayah kerja HNSI,” kata Lydia, kepada wartawan, Jakarta, Kamis (12/12).

Sebab, kata Lydia, MBG tersebut memiliki tujuan yang sangat mulia, sedikitnya ada dua yakni pertama; tujuan pengentasan kemiskinan nelayan dengan menciptakan lapangan kerja dan pengurangan beban nelayan miskin dalam perolehan bahan pangan yang berasal dari ikan.

“Serta tujuan ekonomi bagi nelayan yakni pemanfaatan bahan pangan lokal hasil tangkapan ikan nelayan yang kaya nutrisi untuk peningkatan kesejahteraan nelayan dan mengoptimalkan pelaku UMKM dilingkungan nelayan,” katanya.

Kedua, lanjut Lydia, mendorong peningkatan gizi yang akan berefek terhadap kesehatan, tumbuh kembang dan kecerdasan anak Indonesia. Untuk itu, harapan HNSI melalui MBG serentak ini adalah terbangunnya orkestrasi dan sinergi kementerian/lembaga dengan seluruh pemangku kepentingan melalui ekosistem MBG yang mengutamakan partisipasi nelayan.

“Secara luas untuk penghidupan dan mata pencaharian yang layak bagi nelayan yang berjumlah 14,9 juta belum berdaya secara sosial ekonomi masih hidup dibawah garis kemiskinan menuju nelayan sejahtera negara kuat,” demikian Lydia.