Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Wamendagri: Cari Akar Masalah Biaya Politik Tinggi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memastikan pemerintah tengah mendalami kajian soal pemilihan kepala daerah melalui penunjukan langsung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut dia, hal itu sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo saat menyampaikan pidatonya di hari ulang tahun ke-60 Partai Golkar beberapa waktu lalu.

"Jadi, presiden sudah melontarkan wacana mengenai sistem pemilihan kepala daerah. Ini didasari dari atensi presiden yang luar biasa atas fakta yang berkembang di tengah masyarakat," kata Bima di SMA 34 Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Bima menjelaskan, fakta dimaksud adalah biaya pemilihan kepala daerah yang tidak murah. Apalagi, hal itu dijalankan usai rangkaian pemilihan presiden dan pemilu legislatif. Maka dari itu, Prabowo meminta jajarannya untuk melakukan kajian bagaimana jika pemilihan kepala daerah nantinya berupa penunjukan oleh DPRD.

"Presiden memerintahkan untuk mulai melakukan kajian, kita berkolaborasi juga dengan teman-teman kampus dan peneliti karena akan ada banyak opsinya dan pemilihan di DPRD adalah salah satu opsi," jelas Bima.

Namum Bima memastikan, pemerintah tidak akan terburu-buru menentukan kebijakan terkait hal tersebut. Sebab saat ini pemerintah sedang melakukan identifikasi akar masalah mengapa pemilu memakan biaya politik yang tinggi.

Dia yakin, jika akarnya ditemukan maka semua masalah akan tersambung dengan sebuah solusi yang baik.

"Jangan sampai akar masalahnya apa kemudian solusinya ke mana, harus nyambung semua. Jadi, akar masalah politik uang harus kita ketahui seperti apa. Kenapa menjadi biayanya tinggi," pungkas Bima Arya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto ingin adanya perubahan sistem politik dimana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurutnya, dengan sistem ini bisa menghemat uang negara.

Hal ini disampaikan Prabowo Subianto saat pidato dalam HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis malam (12/12/2024).

Turut hadir sejumlah ketua umum partai politik, termasuk Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

"Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP. Kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir," kata Prabowo saat pidato.

Prabowo menilai, dengan sistem yang berjalan sekarang anggaran negara terkuras puluhan triliun.

"Apa sistem ini? Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan," ujar Prabowo.

Prabowo mencontohkan Malaysia, Singapura, India yang lebih efisien memakai anggaran lantaran hanya memilih anggota DPRD. Sedangkan DPRD itu nantinya memilih calon kepala daerah.

"Sekali milih anggota DPRD, DPRD itulah yang milih gubernur milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, efisien, kayak kita kaya," ucapnya.

Prabowo menilai, jika ini diterapkan di Indonesia, maka anggaran negara bisa untuk memberi makan anak-anak, memperbaiki sekolah, hingga irigasi.

Prabowo lantas mengajak para ketua umum partai politik memikirkan hal ini dan segera mengambil keputusan.

"Ini sebetulnya banyak ketua umum ini. Sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?" ucapnya disambut riuh hadirin.

"Kalau saya, jangan terlalu dengarkan konsultan-konsultan asing. Sekali lagi saya tidak mau mengajak, kita anti orang asing, tidak, tapi belum tentu mereka mikirin kita kok," pungkasnya.