Cari Dalang Pemagaran Laut di Tangerang, Pimpinan DPR Akan Terjunkan Komisi Teknis

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya telah memerintahkan Komisi Teknis untuk mengecek langsung ke lokasi pemagaran laut yang berada di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Pengecekan ini sekaligus untuk mencari tahu dalang di balik pembangunan pagar laut sepanjang 30 km tersebut.

"Kita ingin tahu siapa yang ada di balik itu, nah kalau nanti sesudah masa sidang itu mungkin kita akan kirim komisi teknis untuk turun ke lapangan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini mengaku, pihaknya berhati-hati dalam menanggapi polemik tersebut. "Karena ini kan ada banyak pihak yang mengaku, yang bertanggung jawab gitu, ada nelayan, ada kelompok masyarakat. Nah sehingga kalau tadi mau dipanggil, kita takut salah panggil," ujarnya.

Sebelumnya, nelayan pesisir utara Tangerang mengungkapkan bahwa pemagaran laut pantai utara (Pantura) yang mengelilingi 16 Desa di 6 wilayah Kecamatan di Kabupaten Tangerang, dilakukan oleh masyarakat setempat. Mereka mendapat perintah dan dibayar pemilik modal selama proses pemagaran.

“Benar yang masang itu masyarakat sini juga, tapi ada yang merintah, ada yang nyuruh dan mohon maaf mereka dibayar,” ungkap salah satu nelayan Pantura Tangerang inisial RD (44) saat ditemui merdeka.com.

Nelayan tersebut mengutarakan, pemagaran laut Pantura telah dilakukan sejak Juni/Juli 2024. Pemagaran dimulai dari wilayah perairan di Desa Kohod, Tanjung Burung, Kecamatan Pakuhaji hingga meluas ke wilayah Kecamatan lain seperti Sukadiri, Mauk, Teluknaga, dan Kronjo.

RD mengaku, untuk kawasan pesisir dekat tempat tinggal RD di Desa Karang Serang saja, pemagaran telah mencapai pantai Sangrila yang kerap dijadikan tempat wisata pantai oleh warga lokal dan sekitar Jabodetabek.

“Dari Rawasaban sampai Karang Serang sudah dipagari semua, rumah makan-rumah makan pinggir pantai di Karang Serang sudah dipatok-patokin. Mereka cuma pagar itu, tidak ada pembayaran ganti untung atau lainnya ke pemilik usaha warung makan,” terang dia.

Reporter: Nur Habibie

Merdeka.com