Ketua DPD RI Usul Dana Zakat untuk Biayai Makan Bergizi Gratis, Istana: Sangat Memalukan

Liputan6.com, Jakarta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto menolak usulan penggunaan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG).

Menurut dia, usulan tersebut sangat memalukan dan pemerintah tidak ada rencana menggunakan uang zakat untuk makan bergizi gratis.

"Jadi enggak ada yang ngambil dari mana? Zakat. Itu sangat memalukan itu ya. Bukan seperti itu ya kami," kata Putranto kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Dia mengatakan uang zakat tidak seharusnya digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis. Putranto menekankan Presiden Prabowo Subianto telah menganggarkan Rp71 triliun untuk program tersebut sehingga tidak perlu mengambil dari dana zakat.

"Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun. Itu jadi enggak mengambil dana-dana (zakat) itu," jelas Putranto.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengusulkan uang zakat dari masyarakat untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG). Hal ini dimaksudkan untuk menekan kurangnya anggaran dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya kita mau libatkan ke sana," kata Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan mengungkapkan, program MBG tidak dapat dikerjakan pemerintah secara sendiri atau mandiri tanpa dukungan banyak pihak.

"Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Sultan mendukung langkah Jepang yang akan membantu program makan bergizi gratis. Saat bertemu Presiden Prabowo, PM Jepang Shigeru Ishiba mengaku pihaknya akan bekerja sama dalam program MBG.

Selain itu, dia menekankan unsur di parlemen juga perlu mencari formula untuk memuluskan MBG tersebut.

"Berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal," pungkasnya.

Baca juga Tak Ada Susu di Makan Bergizi Gratis, Menko Polkam: Terpenting Penuhi Standar Gizi Minimal

Presiden Prabowo Subianto meminta Kejaksaan Agung untuk mengawal dan melakukan pendampingan terhadap program prioritas nasional, salah satunya adalah makan bergizi gratis. 

Hal ini disampaikan Prabowo saat memanggil Jaksa Agung dan para Jaksa Agung Muda ke Istana Negara pada Senin, (13/1/2025).

"Ada bagaimana kita mendukung astacita termasuk mendukung program pemerintah. Misalnya, tadi bagaimana pengawalan program prioritas nasional," kata Jampidum Kejagung, Asep Nana Mulyana di Hotel The Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

"Bagaimana misalnya, nanti Jamdatun akan mendesain rancangan pedoman tentang pendampingan makan bergizi gratis dan sebagainya," ungkap Asep.

Di kesempatan terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menyebut pertemuan mereka juga sempat membahas soal formula baru dalam suatu tindak pidana sebagaimana yang sudah diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Sifatnya arahan yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden kepada Bapak Jaksa Agung dan dihadiri para jaksa muda teknis, maka itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Jampidum tadi, para jaksa muda tindak pidana umum akan membuat satu kajian, satu formula terkait dengan apa yang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden," pungkas Harli. 

Baca juga Wamentan: 200 Ribu Sapi Akan Tiba Tahun Ini untuk Makan Bergizi Gratis