Belum Disepakati Kabinet Israel, Gencatan Senjata di Gaza Masih Menggantung?

Mendikdasmen Sebut Punya Konsep Baru PPDB, Tinggal Minta Persetujuan Prabowo

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, kementeriannya telah menyusun konsep baru terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

oleh Lizsa Egeham diperbarui 17 Jan 2025, 15:53 WIB

Diterbitkan 17 Jan 2025, 15:50 WIB

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11/2024). (Dok. Istimewa)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan, kementeriannya telah menyusun konsep baru terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dia pun meminta persetujuan Presiden Prabowo Subianto untuk menerapkan konsep tersebut.

"Termasuk juga beberapa yang mungkin kami minta persetujuan Pak Presiden terkait dengan penerimaan murid baru. Namanya PPDB kan. Nanti ada konsep baru yang kami susun dan minta persetujuan Presiden di rapat ini untuk mudah-mudahan diputuskan," jelas Abdul Mu'ti di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dia tak menjelaskan secara rinci konsep PPDB baru tersebut. Mu'ti akan menyampaikan usai pertemuan dengan Prabowo.

"Nanti pastinya setelah selesai saja," ucapnya.

Selain soal PPDB, Abdul Mu'ti juga akan melaporkan soal kebijakan pembelajaran di bulan Ramadhan kepada Prabowo. Menurut dia, kebijakan ini sudah disepakati oleh lintas kementerian.

"Jadi libur Ramadan itu. Bahasanya bukan libur Ramadan ya. Karena ada yang nulis libur Ramadan. Bahasanya pembelajaran di bulan Ramadan," tuturnya.

"Nah, itu sudah kita bahas bersama Menko PMK, Menag, dan Mendagri, kemudian saya dan KSP. Sudah kita bahas lintas kementerian. Sudah ada kesepakatan bersama. Tinggal tunggu saja terbit surat edaran bersama," sambung Mu'ti.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Mendikdasmen Abdul Mu'ti memperdalam kajian soal pelaksanaan PPDB jalur zonasi. Dia mengatakan, keputusan akhir soal penerapan zonasi akan dibahas dalam sidang kabinet paripurna.

"Intinya terkait PPDB, Pak Presiden meminta atau menugaskan kami untuk memperdalam kajian pelaksanaanya dan nanti keputusan terkait pelaksanaan PPDB akan dibahas secara khusus dalam sidang kabinet," kata Mu'ti usai bertemu Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Kajian Sistem Zonasi

Berdasarkan aturan PPDB Jakarta tahun 2024, jalur yang dibuka bagi jenjang Sekolah Dasar (SD) antara lain jalur zonasi 73 persen, afirmasi 25 persen, dan perpindahan tugas orangtua/anak guru/anak tenaga pendidikan sebesar dua persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)... Selengkapnya

Abdul Mu'ti mengaku, Kemdikdasmen sudah melakukan kajian bersama kepala dinas pendidikan soal penerapan sistem zonasi. Dia juga telah menyampaikan hasil kajian kementeriannya maupun kajian para pakar pendidikan kepada Prabowo.

"Kami sampaikan hasil kajian yang sudah kami lakukan dengan para kepala dinas pendidikan Indonesia beberapa waktu yang lalu dan juga kajian para pakar dan audiensi kami dengan beberapa stakeholder penyelenggara pendidikan," jelasnya.

Menurut dia, Kemdikdasmen masih mendalami hasil kajian soal penerapan PPDB sistem zonasi. Mu'ti menuturkan hasil kajian yang dilakukan kementerian akan diserahkan ke Prabowo terlebih dahulu, sebelum diputuskan dalam sidang kabinet paripurna.

"Jadi sekarang kami masih memperdalam kembali kajian PPDB zonasi dan nanti hasilnya akan kami sampaikan ke Pak Presiden dan keputusannya akan disampaikan dalam sidang kabinet," tutur Mu'ti.