Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Sekolah Rakyat Butuh 60 Ribu Guru

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa sebanyak 60 ribu guru dibutuhkan untuk ditempatkan di Sekolah Rakyat.

"Tadi disampaikan 60 ribu guru kebutuhannya," kata Abdul Mu'ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Meski demikian, ia menjelaskan bahwa skema perekrutan guru masih dalam tahap pematangan.

"Ya itu nanti kita cari skemanya. Nanti mendistribusikan guru yang sudah ada atau rekrutmen baru. Nanti masih proses yang panjang," ujarnya.

Terkait kurikulum, Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa pembahasannya masih berlangsung. Saat ini, terdapat dua skema yang bisa diterapkan di Sekolah Rakyat.

"Mengenai kurikulumnya memang ada dua skema. Pertama ikuti kurikulum sekolah unggul ya itu berarti Pak Mendiktisaintek. Tapi juga bisa ikuti Kurikulum sekolah yang berlaku sekarang ini," jelasnya.

"Kalau sekolah unggul kan standar internasional kan. Yang sekolah unggul garuda itu. Tapi kalau Kurikulum kami ya sama dengan yang berlaku di Indonesia saat ini," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas untuk membahas kesiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025).

Dalam rapat ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf akan melaporkan bahwa ada 50 Sekolah Rakyat di Indonesia yang sudah siap dibuka pada tahun 2025.

"Sampai hari ini masih sekitar 50-an lah yang sudah siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat tahun ini. Tapi semuanya mau kita laporkan dulu ke Presiden," kata Gus Ipul kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025).

Dia menyampaikan kurikulum pembelajaran Sekolah Rakyat akan disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Sementera itu, pengadaan guru akan dibantu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti.

"Untuk sarana-prasarana nanti yang membantu tentu (Menteri) Pekerjaa Umum. Jadi kita minta bantuan dari berbagai kementerian. Ini artinya kerja bersama untuk menerjemahkan gagasan Presiden," jelasnya.

Gus Ipul memastikan bahwa Sekolah Rakyat tidak dipungut biaya atau gratis dengan konsep asrama. Menurut dia, 50 Sekolah Rakyat ini sudah dapat menerima siswa tahun pelajaran tahun 2025-2026.

"Ya kurang 3 bulan ini, Juli ini. Jadi yang saya sebut tadi itu memang secara sarana-prasarana sudah siap untuk digunakan. Memulai ya, memulai penyelenggaraan tahun 2025-2026," ujar Gus Ipul.

Dalam rapat ini, hadir Menteri Koordinator Bidang Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com