PKB Minta BPN Bertanggungjawab soal Pagar Laut Tangerang

Liputan6.com, Jakarta Politikus PKB Daniel Johan menyatakan harus ada yang bertanggungjawab soal keberadaan pagar laut tersebut. Terlebih diduga ada pihak swasta yang membiayai keberadaan tersebut.

"Ya harusbertanggung jawab atas pelanggaran yang ada termasuk biaya pembongkaran," kata dia saat dikonfirmasi, Minggu (19/1/2025).

 Anggota Komisi IV DPR RI ini mengungkapkan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberi penjelasan dan tanggung jwab terkait dugaan telah terbitnya HGB di atas lautan yang dipagari tersebut.

"BPN harus menjelaskan dan bertanggung jawab atas pelanggaran yang ada," jelas Daniel.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, TB Hasanuddin mempertanyakan pembongkaran pagar laut di wilayah pesisir Tangerang yang belakangan menjadi sorotan publik. Ia mempertanyakan pembongkaran ini sudah melalui proses hukum atau tidak.

Pasalnya, sejauh ini pemerintah belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut tersebut. "Apakah sudah melalui proses hukum? Itu kan pelanggaran terhadap UU jadi harus ada yang bertanggung jawab," kata TB Hasanuddin, pada waratwan, Minggu (19/1/2025).

Selain itu, TB Hasanuddin juga mempertanyakan atas perintah siapa TNI AL (Danlantamal) III yang memimpin langsung pembongkaran pagar laut tersebut. "TNI AL (Danlantamal) III atas perintah siapa telah menghilangkan alat bukti?" tegasnya.

Sebanyak 600 nelayan di Pantai Utara (Pantura) Kabupaten Tangerang, dan jajaran TNI Angkatan Laut (AL), mencabut pagar bambu yang tertanam di laut Pantura, di Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Sabtu 18 Januari 2025.

Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, pembongkaran tersebut atas perintah Presiden Prabowo Subianto.

"Sudah perintah Presiden (Prabowo Subianto)," kata Agus saat dikonfirmasi, Minggu (19/1/2025).

Dia menjelaskan pagar laut di Tangerang tersebut pada akhirnya harus dibongkar karena mengingat kondisi nelayan disekitar.

"Masyarakat yang mau mencari ikan tidak ada akses, sehingga dibuka supaya masyarakat bisa mencari ikan ke laut," jelas Agus.

Panglima TNI juga menyatakan pencabutan pagar laut akan tetap dilanjutkan dan ditargetkan selesai secepatnya.

Sebelumnya, Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pung Nugroho mengungkapkan pihaknya berterimakasih dan menanggapi positif atas pencabutan pagar laut di Tangerang, Sabtu (18/1/2025).

“Kalau memang ada informasi tersebut ya itu sangat bagus dan kami sangat berterima kasih,” kata Ipunk.

Menurutnya, pihak yang memasang harus bertanggung jawab mencabutnya.

"Semakin cepat itu semakin baik,” katanya.

Dengan pagar bambu sepanjang 30 km dicabut secepatnya, diharapkan nelayan tidak terganggu lagi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pung menegaskan memasang pagar laut tanpa izin adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan.

Apalagi pagar laut tersebut berada di Zona Perikanan Tangkap dan Zona Pengelolaan Energi yang bisa merugikan nelayan dan potensial berdampak buruk pada eksosistem pesisir.