Menteri Trenggono Akui Pagar Laut Sempat Disangka Penangkaran Kerang Nelayan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, pihaknya tidak mendeteksi keberadaan pagar laut sejak lama lantaran menilai pembuatannya untuk keperluan penangkaran kerang nelayan.

"Kita sudah membuktikan bahwa kita sudah turun, kita cek ternyata itu bukan penangkaran, bukan penangkaran kerang ya, lalu kemudian bahwa itu adalah pagar terstruktur, jadi yasudah kita langsung lakukan pembongkaran," kata dia di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/1/2025).

Menurut Trenggono, keberadaan pagar laut baru terdeteksi pada 2024 usai viral di sosial media. Setelah evaluasi mendalam, nyatanya pagar laut itu membentang jauh dan penanamannya pun terstruktur.

“Masifnya kan di 2024 kan ya, saya karena kita baru muncul ya, karena dulu itu kan tempat nelayan yang membuat penangkaran untuk kerang, jadi kita berpikirnya ke arah sana gitu. Tapi ketika dia terstruktur, maka itu adalah untuk menahan abrasi. Jadi kalau untuk nahan abrasi lama-lama jadi dangkal, kalo udah jadi dangkal kemudian jadi daratan,” jelas dia.

Trenggono mengaku telah menegur jajaran, khususnya Irjen KKP Tornanda Syaifullah terkait temuan pagar laut di wilayah Tangerang, Banten dan Bekasi, Jawa Barat.

“Eh kamu nih laut mestinya, mestinya (diawasi), terus jawabannya ‘Ini kapalnya kurang Pak’ ya kan,” ujarnya sambil tertawa kecil.

“Luasan indonesia, kita kan ngawasinnya Sabang sampai Merauke ya, dan hal seperti itu adalah kepentingan ekonomi rakyat, kita mikirnya itu adalah tempat penangkaran. Tapi setelah kemudian ramai, kemudian kita turun tim, oh ternyata terstruktur. Ya itu jadi memang harus dihentikan,” Trenggono menandaskan.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum dalam proyek pembangunan pagar laut, yang ditemukan di Tangerang, Banten dan Bekasi, Jawa Barat.

“Tadi arahan Pak Presiden (Prabowo Subianto), satu, selidiki sampai tuntas secara hukum, supaya kita harus benar koridor hukumnya. Apabila tidak ada, itu harus menjadi milik negara. Nah itu kasusnya seperti itu,” tutur Trenggono di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/1/2025).

Menurutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berkoordinasi dengan TNI AL usai pembongkaran pada Sabtu, 18 Januari 2025, yang kemudian menuai polemik di masyarakat. Pasalnya, Trenggono disebut tidak sejalan dengan Prabowo dengan melarang pembongkaran tersebut.

“Karena kemarin juga ada pembongkaran yang dilakukan oleh TNI AL, maka tadi kita sudah koordinasi juga dengan KASAL. Tadi sudah rapat dengan KASAL, dengan jajarannya. Tentu setelah kami dipanggil oleh Pak Presiden ini, kita juga akan koordinasi lagi dengan beliau,” jelas dia.

“Dan kita sudah putuskan nanti hari Rabu (22 Januari 2025) kita akan berkumpul. Jadi tidak hanya TNI Angkatan Laut, tetapi juga Bakamla juga kita ikutkan, terus Baharkam,” sambungnya.

Trenggono mengaku sempat membaca informasi dari media bahwa pembuatan pagar laut dilakukan oleh Persatuan Nelayan Pantura. Namun begitu, tidak ada perwakilan dari kelompok tersebut yang menghadiri undangan klarifikasi KKP.

“Jadi tadi saya dapat laporan, tadi siang dapat laporan, katanya besok mau datang. Alhamdulillah kalau mereka datang, kita akan usut. Jadi lebih mudah. Tapi intinya tadi saya laporkan begitu, apabila tidak itu menjadi haknya negara,” ungkapnya.