100 Hari Kerja Prabowo-Gibran: Berantas Kemiskinan dengan Pemberdayaan Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta - Pemberantasan kemiskinan menjadi salah satu program prioritas dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Lalu bagaimana dengan situasi pemberantasan kemiskinan dalam 100 hari kerja Prabowo-Gibran saat ini?

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menyampaikan, harus ada sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pemberantasan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat.

"Perintah Presiden, ini yang harus menjadi sinergi. Kita harus mengubah mindset, Program Keluarga Harapan (PKH) sama Kelompok Penerima Manfaat (KPM) ini kita anggap sebagai masa lalu, masa depannya itu pemberdayaan. Jadi semua masyarakat ini harus berproduksi. Kalau Pak Mensos bilang, maunya kerja tidak mau usaha, kita kasih lapangan kerja, kalau yang mau usaha, kita kasih usaha," kata Agus dalam keterangan diterima, seperti dikutip Kamis (23/1/2025).

Agus mencatat, dalam kerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, Kementerian Sosial berfokus mendorong KPM dan PKH untuk graduasi atau sudah lagi tidak menjadi penerima bantuan dan beralih ke program pemberdayaan.

"Hal ini sesuai dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo yang menempatkan pemberantasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas nasional," jelas Agus.

Agus mencontohkan, langkah sinergi antara pusat dan daerah sudah dilakukan oleh Pemerintah Kepulauan Riau (Kepri). Dia mencatat, Kepri sudah progresif, sebanyak 500 rumah ditangani oleh pemda setempat. Skemanya, KPM harus graduasi dan kemiskinan ekstrem harus selesai tahun ini.

"Kemensos berkomitmen untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam fokus pemberantasan kemiskinan dan penguatan ekonomi masyarakat," tandas Agus.

Sementara itu, komitmen pemerintahan Kabinet Merah Putih (KMP) untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia diwujudkan dengan lahirnya sebuah badan baru yang dikomandoi oleh Budiman Sudjatmiko.

Ditemui di kantornya, Budiman menyampaikan target dari badan khusus yang bertanggung jawab langsung kepada presiden ini. Dia mengakui, karena merupakan badan baru, sehingga gebrakan dan kinerjanya dalam 100 hari pertama belum terlalu berpengaruh.

"Kami badan yang baru dibuat sama sekali baru, bahkan bukan pecahan dari kementerian yang lama. Badan baru yang dibuat lembaga di bawah Presiden," ujar Budiman di Gedung Grand Kebon Sirih lantai 8, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

Walau badan baru, Budiman memastikan sudah dua kali rapat koordinasi yang melibatkan instansi lain guna membahas pengentasan kemiskinan.

"Ada dua rapat koordinasi dengan menteri-menteri yang berkaitan dengan kemiskinan satu, Menteri Sosial, Menteri Desa Menteri UMKM, Menteri Koperasi Kepala Badan Pusat Statistik itu rakor pertama. Rakor kedua dengan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan Kementerian Teragakerja Kementerian Kesehatan," jelas Budiman.

Budiman mengungkap, dalam dua rapat koordinasi tersebut, sesuai tugas dan fungsi dari Badan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) adalah melakukan orkestrasi dengan pemerintah daerah. Tujuannya, apa yang dilakukan daerah dapat terkondisikan di pemerintah pusat melalui BP Taskin.

"Seperti dikatakan oleh Pak Prabowo di dalam rapat Kabinet Paripurna sasaran beliau adalah penyerapan tenaga kerja untuk mengentaskan kemiskinan, swasembada pangan, swasembada energi, inovasi teknologi dan peningkatan produktivitas, jadi biar nyambung dengan pemerintah daerah," jelas pria yang dikenal sebagai aktivis 98 ini.

Budiman menegaskan, ide dari BP Taskin adalah mengalihkan bantuan tunai yang saat ini diberikan berkala kepada para penerima. Dia ingin, ada pendataan ulang terhadap mereka yang sekiranya mampu bisa diberdayakan untuk bekerja atau berwirausaha.

"Kami punya ide, idenya kira-kira nanti bantuan sosial uang tunai tunai terutama, bantuan tunainya difokuskan saja sih untuk lansia, untuk orang dengan gangguan jiwa atau di difabel. Sementara yang masih sehat, meskipun miskin dilatih untuk bisa menjadi produktif, menjadi bagian dari area area bisnis, area industri, area pekerjaan, area kewirausahaan, ungkap Budiman.

Budiman memastikan, BP Taskin sebagai perpanjangan tangan presiden siap memfasilitasi mereka yang mau keluar dari jerat kemiskinan dengan bekerja atau pun berbisnis di daerahnya masing-masing.

Berikut, sejumlah sektor yang disiapkan BP Taskin kepada kelompok miskin untuk diberdayakan yakni sektor pangan, energi terbarukan, teknologi digital, industri kreatif, perumahan, pendidikan, pengolahan, transportasi dam perikanan.