Posko Pemadam Kebakaran di Jakarta Kurang, DPRD DKI Desak Pemprov Pakai Anggaran Rp1,5 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggunakan anggaran penanggulangan kebakaran dan penyelamatan (gulkarmat) dengan baik.

Hal ini disampaikan William menyusul rentetan terjadinya kebakaran yang terjadi di Jakarta sepanjang Januari 2025.

"Pemprov harus memastikan anggaran yang telah disediakan untuk menangani dan menanggulangi kebakaran digunakan sebaik-baiknya, publik akan semakin menuntut keamanan yang lebih tinggi lagi setelah kejadian-kejadian kemarin," kata William dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (24/1/2025).

Menurut William, berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2025, sebanyak lebih dari Rp1,5 triliun dikucurkan untuk Dinas Gulkarmat DKI Jakarta.

"Jumlah uang yang dianggarkan kemarin tidak sedikit. Seharusnya, itu jadi modal untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, terutama melalui petugas pemadam kebakaran untuk mengantisipasi dan menghadapi kebakaran," ucap William.

William bilang, anggaran itu harusnya juga dapat digunakan Pemprov Jakarta untuk menambah pos-pos pemadam kebakaran di seluruh wilayah Jakarta. Terlebih, Gulkarmat Jakarta mengakui adanya kekurangan posko pemadam hingga personel untuk menangani kebakaran.

"Tidak bisa dipungkiri Jakarta masih kekurangan pos pemadam. Ada beberapa kelurahan yang idealnya punya pos pemadam sendiri belum memilikinya," kata dia.

"Ini merupakan suatu masalah besar. Artinya ada beberapa wilayah yang belum terjangkau oleh pemadam kebakaran dengan baik. Pemprov harus memberikan atensi ke sini dan kembali mengencarkan pembangunan pos pemadam," sambung William.

Lebih lanjut, William juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya menangani kebakaran di Jakarta. Pemprov Jakarta dinilai mesti menyediakan peralatan keselamatan kebakaran di lingkungan tempat tinggal warga.

"Sekurang-kurangnya pemerintah harus membangun hidran mandiri yang bisa digunakan oleh masyarakat secara umum untuk memadamkan kebakaran pada saat pertama apinya muncul di kawasan itu," ucap William.