Anggaran Diblokir, PKB Dukung Prabowo Hentikan Sementara Proyek IKN

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB Indrajaya merespon pemblokiran anggaran Kementerian PU yang mencapai 80% dari DIPA 2025 sebesar Rp110,95 triliun  menjadi Rp29,57 triliun. Karena pemblokiran ini, PU memangkas anggaran IKN dari Rp 60,6 triliun menjadi Rp 14,87 triliun.

"Saya memahami pemblokiran ini bersifat sementara untuk  prioritas Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, seperti MBG dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi, jangan panik, toh anggaran belanja pegawai aman," ujar Indra dalam keterangannya, Senin (10/2/2025).

Menurutnya, besarnya angka pemblokiran memang cukup signifikan. Tapi Indra menilai, inpres yang diteken Prabowo adalah out of the box. "Ini adalah momentum evaluasi bagi kementerian/lembaga yang diblokir anggarannya, dan apakah akan berdampak buruk bagi masyarakat," terang Indra.

Indra menjelaskan, anggaran IKN itu tidak hanya di Kementerian PU, tapi juga di OIKN sebesar Rp 28,3 triliun pada APBN 2025. Dari total anggaran OIKN sebesar Rp 26,7 triliun untuk pembangunan  Sarana dan Prasarana seperti pembangunan jalan, infrastruktur dasar, dan pengelolaan gedung dan kawasan.

Menurut Indra, hal terpenting soal IKN, jangan sampai karena pembangunan IKN, program-program pemerintah lainnya menjadi dihambat. Dia setuju bila dampak positif pembangunan ibu kota baru itu tidak instant (butuh waktu dan proses), karena itu pembangunannya tidak boleh grusa-grusu (terburu-buru). 

"Bila negara mengalami kesulitan anggaran atau memiliki program kesejahteraan rakyat yang lebih mendesak , tidak ada salahnya IKN ditunda, bukankah tujuan utama pembangunan nasional itu untuk mensejahterakan rakyatnya," terang Indra.

Indra justru mengapresiasi syarat Presiden Prabowo Subianto berkantor di IKN bila semua gedung/kantor lembaga negara sudah terbangun pada tahun 2028 atau di akhir masa jabatan tahun 2029. Artinya Presiden Prabowo tidak memaksakan kehendak pribadi, tidak membebani tugas kementerian/lembaga yang tidak realistis, juga tidak mengabaikan prioritas program mensejahterakan rakyat. 

"Bayangkan bila rencana pemindahan IKN sejak 17 Agustus 2024, atau bila para ASN sejak saat itu dipaksakan untuk tinggal di IKN, kerugiannya bukan saja materi tapi kemanusiaan," pungkas Indra.

Diketahui, pembangunan IKN kembali menjadi perbincangan setelah anggaran diblokir oleh Kementerian Keuangan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, menegaskan bahwa hingga kini belum ada perkembangan signifikan dalam proyek tersebut karena keterbatasan dana. Dody mengonfirmasi bahwa anggaran proyek masih dalam status pemblokiran.

"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada. Kan anggaran kita diblokir semua, kok tanya progres kemana sih, anggarannya enggak ada," ujar Dody pada Kamis (6/2/2025).

Salah satu penyebab utama terhambatnya pembangunan IKN adalah pemblokiran anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Dody Hanggodo menjelaskan bahwa kementeriannya masih menunggu keputusan lebih lanjut terkait pembukaan kembali anggaran.

"Nanti itu tunggu, satu-satu. Saya bilang satu-satu dulu. Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih, yang paling kepentingan apa? lebaran, Kita urusin lebaran dulu, setelah itu baru apa, gitu loh," ujar Menteri PUPR.