Pemprov DKI Sebut Tak Pernah Terjadi Kelangkaan Gas Melon di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, tak pernah terjadi kelangkaan LPG 3 Kg di wilayah DKI Jakarta. Hanya saja, sempat terjadi panic buying di masyarakat karena aturan tiba-tiba berubah.

“Perlu saya sampaikan per 1 Februari kemarin itu sesungguhnya Pemprov DKI Jakarta tidak pernah ada kelangkaan. Tapi memang terjadi perubahan mekanismenya. Nah setelah 1 Februari itu begitu dilepas, seperti biasa lagi mudah-mudahan kawan-kawan juga bisa menyaksikan hari ini pun berjalan dengan lancar,” kata Eli di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Eli mengakui, memang terdapat pengurangan kuota gas subsidi pada 2025 untuk DKI Jakarta. Pada 2025, Pemprov DKI mengusulkan kuota penyaluran di Jakarta bertambah 4 persen dari 2024 pada 2025.

Sayangnya, usulan itu tersebut tidak disetujui oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pemprov DKI Jakarta hanya memperoleh kuota LPG 3 kg sebesar 407.555 metric ton (MT) pada 2025. Padahal, penyaluran gas melon di 2024 adalah 414.134 MT.

Meski begitu, Eli mengimbau agar masyarakat tidak menyikapi penurunan kuota gas melon dengan panik. Pasalnya, kata Eli pemerintah pusat juga rutin menggelar operasi untuk mengantisipasi suplai gas yang kurang di masyarakat.

“Jadi kaitannya dengan kuota kita yang turun 4 persen, itu mohon berkenan tidak disikapi dengan panik, sekali lagi saya sampaikan,” ucap Eli.

Menurut Eli, tercatat sejak 2015 hingga 2023, saat hari-hari besar seperti Lebaran hingga Natal dan Tahun Baru (Nataru) tidak pernah terjadi kelangkaan gas melon di DKI Jakarta.

Kendati tak pernah mengalami kelangkaan gas melon, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mempertimbangkan untuk merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 4 tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg di tingkat pangkalan.

“Kita saat sekarang ini sedang mengkaji tentang usulan revisi Pergub, baik itu tentang HET-nya, baik itu bagaimana sesungguhnya tepat sasarannya,” ujar Eli.

Eli berujar, pengawasan distribusi gas melon di DKI Jakarta juga akan ditingkatkan. Rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan mengatur pembelian LPG 3 kg dengan sistem pembayaran digital lewat kode batang atau QR Code.

“Jadi ini masih dalam pembahasan, bayangan kita seperti itu, kajian kita secara holistik, kira-kira yang paling gampang di masyarakat dan pengawasan kita lebih baik lagi akan kita pakai,” kata dia.