Hasto: Pembekalan Kepala Daerah PDIP untuk Selaraskan Program Prabowo Subianto

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, kepala daerah terpilih yang diusung PDIP harus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan visi pemerintahan Prabowo Subianto. Menurut Hasto, seluruh visi dan misi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat kampanye telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Oleh karena itu, kepala daerah dari PDIP harus berkomitmen menjalankan kebijakan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Sistem politik kita sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik tentu saja kepala-kepala daerah dari PDI Perjuangan juga akan berkomitmen konsisten yang di dalam menjalankan undang-undang tentang rencana pembangunan jangka menengah," kata dia di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu (12/2/2025).

Hasto kemudian mengungkit pembekalan kepala daerah yang diusung PDIP. Dia menegaskan, pembekalan tidak hanya untuk mengkoordinasikan kebijakan daerah dengan program nasional, tetapi juga memberikan wawasan strategis kepada kepala daerah terkait geopolitik dan tata kelola pemerintahan yang efektif.

"PDI Perjuangan memberikan pembekalan terkait dengan best practices para kepala daerah PDI Perjuangan termasuk dalam cara pandang geopolitik sehingga cara pandang konstelasi geografis sangat-sangat penting termasuk bagaimana dengan adanya best practices itu akumulasi pengetahuan tentang aspek kebijakan strategis aspek-aspek teknokratis yang memberikan dampak di dalam pengurangan pemiskinan di dalam memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar dia.

"Kemudian mengatasi stunting, membangun kedaulatan pangan itu semua akan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya," sambung dia.

Selain itu, Hasto menyatakan, para kepala daerah juga diberikan pemahaman mengenai tata kelola kota, strategi kedaulatan pangan, serta materi pencegahan korupsi agar mereka memahami hukum secara komprehensif.

"Nanti beberapa pakar tentang tata kota, tentang kedaulatan pangan termasuk materi pencegahan korupsi untuk memahami hukum acara pidana itu juga akan diajarkan," ujar dia.

Hasto menggarisbawahi pembekalan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

"Karena visi misi Presiden kemudian menjadi undang-undang sehingga ini kan mengikat dari seluruh kepala daerah, bahkan seluruh warga bangsa karena itulah pelatihan ini kami adakan sehingga nanti ketika Pak Presiden Prabowo memberikan pembekalan atas nama pemerintah, kepala daerah dari PDI Perjuangan sudah semakin siap dan juga akan menjadi bagian dari pelopor kemajuan," ujar dia.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, kepala daerah terpilih yang diusung oleh PDI Perjuangan wajib mengadopsi tradisi intelektual Bung Karno dengan melibatkan para ahli dan pakar dalam merumuskan kebijakan.

Hal itu disampaikan Hasto saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah dari PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

"Ini karena tradisi intelektual dari Soekarno, maka tradisi intelektual Soekarno ini kepala daerah dari PDI Perjuangan harus banyak mengundang ahli," kata dia dalam pidatonya.

Menurutnya, Bung Karno dalam merancang Indonesia sebagai nation state selalu menggunakan teori kebangsaan yang kuat. Hal ini menjadi dasar bahwa kebijakan publik tidak boleh sekadar berbasis elektabilitas atau populisme.

"Soekarno merancang Indonesia ketiga juga menggunakan teori-teori kebangsaan, national state, dari nation state dia pakai untuk memberikan suatu basis teoritik mengapa Indonesia dari Sabang sampe Merauke itu satu national state, yang menyatu dengan tanah akhirnya, nasib jiwa kebangsaan yang melekat dengan nilainya, itu yang dipakai oleh Soekarno," ujar dia.

Dia meminta kepala daerah menggandeng pakar dan ahli dari perguruan tinggi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan rakyat dan berbasis data.

"Maka kepala-kepala biara kita wajib membuat policy based on research, jadi teori itu sebagai panduan, karena teori itu ditemukan dari fenomena sosial yang berkembang saat itu yang dikuatkan oleh Soekarno bahwa dunia mengalami perubahan yang luar biasa pasca revolusi Prancis," ujar Hasto.