Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Dorong Koperasi Terapkan Sistem GCG untuk Cegah Fraud

Liputan6.com, Jakarta - Tindak kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh oknum pengurus koperasi masih kerap berulang. Terbaru, dugaan penggelapan dana koperasi oleh pelaku berinisial YLK yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan uangnya digunakan diantaranya untuk bermain judi online.

Selain di NTT, terjadi juga penggelapan sisa hasil kebun pada salah satu koperasi di Ketapang yang dilakukan lima oknum pengurusnya terhadap 1.004 anggota koperasi.

Polres Ketapang diketahui sudah melimpahkan berkas lima orang tersangka yang menyebabkan koperasi mengalami kerugian ratusan juta rupiah ke Kejari Ketapang.

Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mengaku khawatir dengan banyaknya kecurangan penggelapan dana koperasi yang kerugiannya tidak sedikit.

Ia menilai, peristiwa tersebut terjadi karena koperasi belum menerapkan sistem Good Corporate Governance atau GCG.

"Sesegera mungkin semua koperasi yang ada terapkan sistem GCG, khususnya dengan menekankan pada bagian pendidikan atau pelatihan dan pengawasan," ujar Gus Rivqy sapaan akrabnya, melalui keterangan tertulis, Sabtu (15/2/2025).

Menurut legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, pada bagian pendidikan GCG, masih cukup banyak anggota koperasi yang belum memahami manajemen pengelolaan keuangan dan pengurus yang belum mampu mengoperasikan laporan keuangan berbasis digital.

Rivqy menilai, keterbatasan pengurus dan anggota dalam mengelola keuangan tersebut, yang membuka celah untuk para oknum melakukan kecurangan. Dan, kata dia, terbukti kecurangan atau fraud seperti penggelapan uang koperasi dilakukan dalam waktu yang relatif lama.

"Hal ini mesti jadi perhatian oleh Kementerian Koperasi untuk menyusun modul pengelolaan keuangan koperasi dan lakukan pelatihan secara merata kepada tiap koperasi agar korbannya tidak bertambah banyak," terang Rivqy.

Tak kalah penting, menurut Rivqy, adalah pengawasan terhadap keuangan koperasi. Banyak pengawasan dilakukan secara serampangan atau tidak tersistem.

Misalnya saja, kata dia, audit keuangan koperasi tidak dilakukan secara berkala. Dan ini, menurut Rivqy, diperparah dari kurang atau tidak aktifnya anggota koperasi menggunakan haknya untuk mengakses informasi laporan keuangan koperasi.

"Audit laporan keuangan koperasi adalah hal penting yang mesti dilakukan untuk mendeteksi dini jika ada penyimpangan. Hak anggota untuk akses laporan keuangan juga bermanfaat untuk menanamkan budaya transparansi pada koperasi," papar dia.

Setelah pelatihan dan pengawasan laporan keuangan untuk mitigasi kecurangan seperti penggelapan dana koperasi, Rivqy yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur (Jatim) IV menekankan, mitigasi ini dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak yakni Kementerian Koperasi, Pemda dan OJK.

"Kolaborasi ini dapat dilakukan melalui berbagai hal, mulai dari akses informasi, edukasi dan advokasi. Tujuannya agar pencegahan dan penindakan terhadap kecurangan seperti penggelapan uang koperasi dapat diminimalisir dan diselesaikan dengan tuntas menurut aturan juga hukum yang berlaku," pungkas Rivqy.