Pagi Ini, Kepala Daerah Terpilih Jalankan Gladi Pelantikan di Monas

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan seluruh pemeriksaan kesehatan terhadap kepala daerah terpilih yang berlangsung selama dua hari sudah rampung.

Usai kesehatan dinyatakan baik, selanjutnya mereka akan menjalani proses pelantikan pada 20 Februari 2025 di Istana Negara Jakarta.

Bima menjelaskan, dalam data base Kementerian Dalam Negeri, ada 481 daerah yang nanti akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Artinya, akan ada 944 orang kepala daerah beserta wakil yang akan mengikuti seremoni tersebut.

Namun sebelum itu, Bima menyatakan masih ada proses pengarahan yang akan dilakukan pada esok hari di Monas pukul 7 pagi. Pengarahan dilakukan sebagai gladi yang  menyangkut protap pelantikan.

“Jadi besok akan dilakukan pengarahan di Monas pukul 7 pagi dan nanti hari rabunya akan ada gladi yang sifatnya lebih detail terkait dengan prosesi seremoni pergeseran menuju istana dan di istana nantinya,” kata Bima di Kantor Kemendagri Jakarta, Senin (17/2/2025).

Dia melanjutkan, nantinya pelantikan pada 20 Februari akan dimulai pada pukul 10 pagi. Nantinya, total 481 kepala daerah akan dilantik sebelum akhirnya bertolak ke Magelang untuk mengikuti retreat. 

“Jumlahnya ikut di Magelang itu 503, lebih banyak dari yang dilantik karena sisanya dari Aceh, sudah dilantik duluan,” beber Bima.

Bima memastikan, bagi sebagian calon kepala daerah yang masih bersengketa ke MK dipastikan akan ada pembekalan atau retret lagi. Namun kapan dan berapa jumlah pastinya, Kemendagri masih menunggu proses persidangan di MK.

“Kita belum dapat informasi dari MK, kita masih menunggu. Tentu jumlahnya nantinya menentukan metodenya dan juga lokasinya,” Bima menandasi. 

Pihak Istana Kepresidenan memastikan biaya retret untuk para kepala daerah yang dilantik pada 20 Februari 2025 akan jauh lebih hemat dibandingkan sebelumnya. Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kementerian) menerapkan skema baru.

Kepala Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyampaikan, retret di Magelang sepenuhnya menjadi biaya Kemendagri setelah melalui rekonstruksi anggaran.

"Kalau sebelum rekonstruksi memang rencananya cost sharing, karena anggaran Kementerian Dalam Negeri ada yang dipotong, kemudian dari pemda-pemda juga sebenarnya mereka sudah punya biaya rutin untuk diklat dari kepala daerah terpilih. Jadi rencana awalnya cost sharing," tutur Hasan, Jumat (14/2/2025).

"Tapi setelah kemudian dilakukan rekonstruksi anggaran dengan formula baru, akhirnya Kementerian Dalam Negeri mampu untuk menanggung seluruh biaya retret Magelang," sambungnya.

Hasan mengulas, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 memerintahkan Kemendagri untuk memberikan pelatihan kepada para kepala daerah yang baru terpilih selama 2 minggu. Selain itu, Undang-Undang juga mewajibkan Lemhannas RI untuk memberikan pendidikan kilat atau diklat kepada para kepala daerah minimal 1 bulan.

"Nah sekarang diklat-diklat ini, diklat-diklat pemimpin ini disatukan. Jadi hanya 7 hari. Jadi diklat Kementerian Dalam Negeri dengan diklat Lemhannas sekarang disatukan nih. Jadi kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Lemhannas," jelas dia.

"Jadi biayanya pun bisa jadi lebih hemat, prosesnya lebih hemat, dan kemudian juga dari sisi waktu juga jauh lebih efisien. Jadi ini sekarang kepala daerah nggak perlu lagi dua diklat. Nggak perlu lagi diklat Kementerian Dalam Negeri, kemudian dilanjutkan dengan diklat Lemhannas, tapi sekarang disatuin," lanjut Hasan.

Nantinya, Lemhannas RI bekerjasama dengan Kemendagri menyatukan diklat kepemimpinan calon pemimpin dan dilaksanakan selama 7 hari secara bersama-sama di Magelang.

"Jadi kalau ada yang bertanya, wah ini kok nggak efisien? Ini justru perintah Undang-Undang dijalankan dengan cara yang jauh lebih efisien. Kira-kira begitu. Gitu ya teman-teman ya, semoga bisa dipahami," Hasan menandaskan.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan para kepala daerah setelah dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025, kemudian akan menjalani retret di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang. Pembekalan itu digelar pada 21-28 Februari 2025.

Ia menyampaikan hal tersebut usai melihat kesiapan-kesiapan akhir menjelang pelaksanaan dari retreat kepala daerah yang berlangsung di kompleks Akmil. Ada 189 tenda yang dipasang untuk 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur.

"Jadi direncanakan tanggal 21 Februari 2025 para kepala daerah tiba di sini nanti diterima langsung oleh bapak Gubernur Akmil dan nanti sudah kita susun semuanya, konsep acaranya, pembekalannya dan nanti betul-betul kita harapkan semua kepala daerah akan mengikuti semua," katanya dikutip dari Antara, Minggu (9/2/2024).

Ia meminta pada setiap kegiatan diminta nanti untuk disiplin, tepat waktu seperti pihaknya dulu di Kabinet Merah Putih menjalani retreat di sini.

"Nanti pintu masuk seperti waktu kabinet menjalani retreat, ya tentu di gerbang utama, nanti disambut pula oleh para taruna dan ada prosesi di sana," ujarnya.

Ia menjelaskan materi pertama tentu tugas pokok dan fungsi dari kepala daerah harus paham, yang kedua arahan tentang Astacita dari menteri-menteri terkait yang diundang juga, yang ketiga adalah pembekalan dari Lemhanas yang akan mengawali seluruh rangkaian tentang ketahanan nasional, wawasan nusantara.

"Jadi kalau dulu kami satu tenda satu orang, ini satu tenda bisa diisi 2-4 kepala daerah. Kami pastikan tadi saluran air, kamar mandi, listrik, kesiapan tenda dan lain-lain, rasanya ini sudah siap," tuturnya.

Ia menyampaikan Presiden Prabowo akan hadir tetapi waktunya menyesuikan agendanya, apakah di awal, akhir atau di tengah.