DPR Sahkan RUU Minerba Jadi Undang-Undang

Liputan6.com, Jakarta - Dewan perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan RUU Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau Minerba atau RUU Minerba menjadi undang-undang (UU).

Rapat paripurna DPR RI digelar pada hari ini, Selasa (18/2/2025). Rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir didampingi wakil yang lain, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Awalnya, Adies awalnya mempersilakan pimpinan Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan laporannya terkait pembahasan tingkat 1 RUU Minerba.

Selanjutnya ia menanyakan persetujuan anggota terkait RUU tersebut menjadi UU.

"Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Adies.

"Setuju," jawab anggota DPR. Adies mengetuk palu. 

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan sejumlah poin dalam RUU minerba tersebut. Pertama, adanya perubahan skema dalam rangka pemberian izin usaha pertambangan ataupun wilayah izin usaha pertambangan. Nantinya akan ada prioritas untuk diberikan izin tambang. 

"Semua mekanisme lelang berubah dengan pemberian mekanisme lelangnya tetap, tetapi juga sekaligus ada pemberian dengan cara prioritas," kata Supratman di DPR, dikutip Selasa (18/2/2025).

Menurutnya, perubahan skema untuk memberikan keadilan bagi pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Termasuk, koperasi hingga BUMD.

"Dengan pemberian skema prioritas yang ada, itu artinya pembagian sumber daya alam yang kita miliki semua komponen bangsa termasuk BUMD daerah penghasil, itu bisa mendapatkan izin usaha pertambangan, yang akan dikoordinasikan oleh menteri ESDM dalam rangka pengembangan sumber daya ekonomi di masing-masing wilayah," kata Supratman.

Supratman melanjutkan poin lainnya adalah membatalkan pemberian konsesi kepada perguruan tinggi. Nantinya dalam RUU Minerba disebutkan hanya memberikan dana kepada perguruan tinggi untuk melakukan riset, termasuk beasiswa kepada mahasiswa.

"Jadi di dalam revisi undang-undang kali ini, yang ada adalah bahwa akan ada penugasan khusus yang diberikan kepada BUMN maupun BUMD, maupun juga badan usaha swasta yang diberi penugasan khusus, yang nanti akan membantu bagi kampus yang membutuhkan, terutama untuk melakukan ataupun penyediaan dana riset dan termasuk juga menyangkut soal pemberian biasiswa kepada mahasiswanya," kata dia.

Poin lainnya, lanjut Supratman, adalah pemberian konsesi prioritas kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

"Terkait dengan pemberian konsesi kepada Ormas Keagamaan, Ormas Keagamaan dan itu sudah disepakati antara pemerintah maupun bersama dengan DPR kira-kira itu poin penting dari yang disepakati antara pemerintah dan DPR kali ini," pungkasnya.

Dalam catatan Sekretaris Jenderal (Setjen) DPR RI, tidak semua hadir secara fisik dalam sidang tersebut atau hanya 311 orang dari 579 anggota DPR RI.

"Menurut catatan Sekretariat Jenderal DPR RI, rapat hari ini telah ditandatangani dan 311 anggota dari 579 anggota DPR RI," kata Adies.

"Dan dihadiri oleh anggota dari seluruh feaksi yang ada di DPR RI, dengan demikiann kuorum telah tercapai, perkenankan kami membuka rapat paripurna," sambungnya.