Pelantikan 481 Pasangan Kepala Daerah Terpilih, Siap Kerja Ngebut?

RUU Minerba ke Paripurna, Pemerintah-DPR Batalkan Rencana Kampus Kelola Tambang

DPR dan pemerintah sepakat membatalkan pemberikan izin kelola tambang kepada perguruan tinggi atau kampus.

oleh Delvira Hutabarat Diperbarui 18 Feb 2025, 00:42 WIB

Diterbitkan 18 Feb 2025, 00:42 WIB

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2024). (Foto: Liputan6.com/Nanda Perdana Putra).... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - DPR bersama pemerintah telah sepakat membawa revisi Undang-Undang (UU) Mineral dan Batu Bara (Minerba) ke rapat paripurna DPR untuk disahkan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan poin kesepakatan bersama Baleg DPR. Poin pertama, ada perubahan skema untuk pemberian izin usaha pertambangan (IUP) ataupun wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).

"Sebelumnya semua mekanisme lelang sekarang berubah dengan pemberian, mekanisme lelangnya tetap tetapi juga sekaligus ada pemberian dengan cara prioritas dalam rangka untuk memberikan keadilan bagi pengusaha UMKM dan termasuk kooperasi," kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Supratman menyebut, nantinya pemerintah lewat Kementerian ESDM yang akan memilih siapa yang bisa mengelola tambang.

Poin kedua, lanjut Supratman, DPR dan pemerintah sepakat membatalkan pemberikan izin kelola tambang kepada perguruan tinggi atau kampus.

"Yang kedua terhadap usulan dari DPR yang tadinya ingin memberikan konsesi tambang kepada perguruan tinggi, pemerintah dan DPR bersepakat bahwa kita tidak memberi konsesi kepada perguruan tinggi," katanya.

Supratman menyebut nantinya pengelolaan tambang akan diberikan kepada BUMN, BUMD dan Badan Swasta, dari ketiga lembaga itu yang ditugaskan memberikan manfaat kelola tambang untuk kampus.

"Bagi kampus yang membutuhkan terutama untuk melakukan ataupun penyediaan dana riset dan termasuk juga menyangkut soal pemberian beasiswa kepada mahasiswanya," pungkasnya.

Pleno

Sebelumnya, Rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU Minerba digelar di Baleg DPR, Jakarta, Senin (17/2/2025), dipimpin Ketua Baleg DPR Bob Hasan.

Rapat dihadiri perwakilan pemerintah, yakni Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman, dan Wamensesneg Bambang Eko.

Pada rapat, Bob Hasan mempersilakan tiap fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi sebelum mengetuk palu. Seluruh atau delapan fraksi menyatakan sikap setuju dengan revisi untuk dibawa ke paripurna.