Dikunjungi Perwakilan Parlemen Inggris, Menko Airlangga Jajaki Penguatan Kerja Sama Sektor Pendidikan dan Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia - Inggris terus berupaya mempererat hubungan bilateral melalui penjajakan kerja sama di berbagai sektor terutama di bidang pendidikan dan ekonomi.

Hal ini ditandai dari pertemuan antara Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan British Group Inter-Parliamentary Union, Selasa 18 Februari 2025 lalu.

Dalam kesempatan itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Pemerintah Inggris menunjukkan minat yang besar untuk memperluas jangkauan pendidikan mereka di Indonesia, membuka peluang kolaborasi yang lebih luas di sektor akademik dan pengembangan sumber daya manusia.

"Kami berdiskusi dan melakukan sejumlah penjajakan kerja sama lebih lanjut di bidang pendidikan dan ekonomi. Pemerintah Inggris menunjukkan minat yang besar untuk memperluas jangkauan pendidikan mereka di Indonesia," ungkap Airlangga Hartarto dilihat dari Instagram resminya @airlanggahartarto_official, Sabtu (21/2/2025).

Menko Airlangga menyambut baik inisiatif dari British Group Inter-Parliamentary Union yang ingin mempercepat pembentukan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) yang akan menjadi platform strategis memperkuat sinergi di berbagai sektor, mulai dari ekonomi digital, energi, hingga pendidikan vokasi.

"Pembentukan GKSB ini dianggap sebagai langkah penting untuk mengembangkan kerja sama lebih mendalam di berbagai bidang, terutama yang bersifat teknis dan praktis," tutur Airlangga.

Airlangga juga menyebut pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Inggris pada November 2024 lalu.

"Kita juga akan mengakselerasi implementasi berbagai kesepakatan yang telah dibahas di tingkat pemerintahan,” tukas Menko Perekonomian.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sebelumnya mengungkapkan bahwa Indonesia tengah menjajaki pasar baru di Afrika, Timur Tengah, hingga Amerika Latin untuk memperluas jaringan perdagangan globalnya.

Upaya ini dilakukan menyusul keanggotaan Indonesia dalam kelompok negara BRICS dan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

"Beberapa kerja sama akan segera diselesaikan. Diversifikasi pasar, seperti ke Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin, diharapkan bisa tercapai dengan BRICS maupun CPTPP," kata Airlangga di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Meski pasar global tengah dibayangi dengan kebijakan tarif dagang baru Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap China, Airlangga menegaskan bahwa 83 persen perdagangan Indonesia berada di luar AS.

"Kita harus menjalin kerja sama dengan 83 persen dunia," jelasnya.

Airlangga lebih lanjut menyampaikan bahwa perdagangan Indonesia masih lancar di tengah perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China, yang terjadi menyusul kebijakan tarif impor baru.

Dia menyebut, pemerintah terus memantau perkembangan dan kondisi perdagangan dunia saat ini.

"Kalau melihat perkembangan yang ada, dari tren ini relatif belum terjadi disrupsi sampai dengan saat ini," terang Airlangga.

Dia juga menegaskan pemberlakuan tarif dagang sebesar 100 persen terhadap negara-negara anggota BRICS oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum berlaku untuk Indonesia.

Indonesia sendiri saat ini masih dikenakan tarif dagang 10-20 persen lantaran belum memiliki perjanjian dagang dengan Amerika Serikat.

“Jadi apa yang disampaikan Amerika, baik itu terhadap Kanada maupun Meksiko kan di track. Kemudian terhadap China dinaikkan 10 persen, dan juga terkait dengan baja,” katanya.