Wamendagri: Retret di Magelang Memperkuat Sinergi Antarkepala Daerah

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendgari) Bima Arya Sugiarto menegaskan, retret pembekalan kepala daerah untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan.

Ia mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), memiliki tanggung jawab untuk memperkuat kompetensi masing-masing kepala daerah.

“Rangkaian pembekalan kepala daerah di tahun ini, kita tentu harapkan akan mencapai target-target yang betul-betul diturunkan menjadi mata acara dalam seluruh rangkaian," katanya dalam laporannya pada Pembukaan Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (21/2/2025).

Ia menjelaskan berbagai materi yang bakal disampaikan narasumber kepada kepala daerah pada retret pembekalan. Hal itu seperti pemahaman terhadap tugas pokok kepala daerah, pemahaman Asta Cita, dan program kerja setiap kementerian.

Tak hanya meningkatkan pemahaman, retret diarahkan untuk membangun kedekatan antarkepala daerah, sehingga mendukung pelaksanaan berbagai program kerja.

“Membangun chemistry emotional bonding dan juga team building. Kedekatan antarkepala daerah akan memperkuat sinergi di masa depan,” katanya yang dikutip dari Antara.

Selain itu, retret kepala daerah didesain lebih interaktif, sehingga terbangun interaksi bukan saja narasumber dengan kepala daerah, tapi juga antarkepala daerah. Dengan desain seperti itu, Bima berharap ada perspektif dari daerah yang bisa disampaikan kepada pemerintah pusat.

Lebih lanjut, dia menyebutkan, dari 503 kepala daerah tercatat hingga Jumat (21/2/2025) malam, sebanyak 450 hadir dan 53 belum hadir. Dari 53 tersebut, 5 di antaranya izin karena sakit dan 1 izin bersurat.

Bima Arya memastikan, tidak ada konsekuensi hukum terhadap kepala daerah yang tidak menghadiri retreat di Magelang, Jawa Tengah.

Hanya saja, akan ada sanksi yang akan diberikan oleh panitia retret kepala daerah. Sementara, tidak ada aturan di undang-undang yang mengatur.

"Sanksinya itu lebih kepada aturan dari kepanitiaan saat ini," kata Bima di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025).

"Jadi di undang-undang itu tidak ada misalnya berujung pada hal-hal lain secara hukum konsekuensinya, tidak ada," sambungnya.

Kendati demikian, Bima Arya belum memaparkan apa saja sanksi yang disiapkan oleh panitia untuk kepala daerah yang tidak hadir. Pihaknya akan menyampaikan setelah seluruh kepala daerah hadir di retret kepala daerah sore ini.

"Tetapi ada kebijaksanaan sesuai dengan tahun pelaksanaannya yang akan kita sampaikan nanti sore hari," ucapnya.