Menteri Nusron: Tidak Benar SHGB di Sepanjang Pagar Laut Batal Dicabut

Liputan6.com, Jakarta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa informasi yang menyebut dirinya batal mencabut SHGB dan SHM di area pagar laut tidak benar.

Ia menegaskan bahwa seluruh SHGB dan SHM di sepanjang pagar laut di Desa Kohod, Tangerang, yang berada di luar garis pantai telah dibatalkan.

"Tidak benar kalau ada berita yang mengatakan bahwa SHGB batal dicabut. Prinsipnya semua yang ada di luar garis pantai dibatalkan, kalau di dalam garis pantai tidak dibatalkan. Punya siapapun. Tidak peduli," kata Nusron, Sabtu (22/2/2025).

Nusron menjelaskan bahwa sejak awal dalam kunjungannya ke Desa Kohod, ia telah menyampaikan bahwa terdapat 263 SHGB dan 17 SHM, dengan total 280 bidang tanah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 58 bidang berada di dalam garis pantai, sedangkan 222 bidang berada di luar garis pantai.

"Dari yang 222 bidang itu semua ada di garis pantai. Kebijakannya adalah semua yang ada di garis pantai, semuanya dibatalkan," tegas Nusron.

Hingga saat ini, lanjutnya, sebanyak 209 bidang tanah telah dibatalkan.

"Ada yang dibatalkan oleh pihak BPN, ada yang dibatalkan melalui proses sukarela, yaitu semua dokumen sertifikatnya diserahkan kepada BPN," terang Nusron.

Sementara itu, 58 bidang tanah yang berada di dalam garis pantai tetap tidak dibatalkan. Nusron juga mengungkapkan bahwa terdapat 13 bidang tanah yang saat ini masih dalam proses telaah karena lokasinya sebagian berada di dalam garis pantai dan sebagian lainnya di luar garis pantai.

"Adapun yang 13 bidang, saat ini sedang ditelaah, karena wilayahnya ada bidang tanah yang separuh masuk garis pantai. Artinya, yang separuh di dalam pantai yang separuh di luar garis pantai," beber Nusron.

Dengan demikian, Nusron mengatakan, informasi yang menyebut bahwa ia sebagai Menteri ATR/BPN mencabut kembali keputusan pencabutan SHGB hoaks.

"Dari awal kita konsisten dan sejak kemarin pun kita konsisten. Semua yang di luar garis pantai dibatalkan semua," ungkap Nusron.

Ia menegaskan bahwa dalam penjelasan kepada media pada Jumat (21/2), yang ia sampaikan adalah pembaruan terakhir, di mana sebanyak 192 SHGB dan 17 SHM telah dibatalkan, sehingga total yang dibatalkan mencapai 209 bidang.

Sementara itu, 58 bidang lainnya tetap tidak dibatalkan karena berada di dalam garis pantai.

"Kami tidak peduli yang di dalam garis pantai ini punya siapa. Kalau memang di dalam garis pantai ada SHGB, ada SHM, kalau memang benar ya tidak dibatalkan. Kalau yang tidak benar semua dibatalkan. Itu saja aturannya, tidak ada kaitan itu milik siapa," pungkas Nusron.