AHY soal Indonesia Gelap: Masalah, Tantangan Akan datang dan Pergi

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat yang juga Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menanggapi aksi Indonesia Gelap yang belakangan disuarakan berbagai pihak, termasuk dari kalangan mahasiswa.

"Jadi tentu menyikapi apa yang terjadi saat ini di tengah-tengah masyarakat kita, baik yang memang harus segera kita carikan solusinya, maupun yang jangka panjang," katanya di kediaman jalan Prapanca, Jakarta Selatan, Minggu (23/2/2025).

"Karena selalu ada urgensi hari ini, tapi juga kepentingan jangka panjang juga harus bisa kita tata dari sekarang," sambungnya.

AHY menegaskan bahwa Partai Demokrat akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya besar Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahan saat ini. Menurutnya, partai berlambang banteng dengan moncong putih itu akan terus berkontribusi sebagai bagian dari solusi atas permasalahan bangsa.

"Masalah, tantangan, datang dan pergi sesuai dengan ruang dan waktunya. Termasuk hari ini dan 5 tahun ke depan," ujar AHY.

Dengan posisi yang kini berada di pemerintahan dan banyaknya kader yang menjabat sebagai kepala daerah, AHY yakin sinergi antara Demokrat di pusat dan daerah akan semakin baik dan mendukung kinerja pemerintah.

"Alhamdulillah kader-kader utama Demokrat juga cukup banyak yang mendapatkan kemuliaan dalam kemenangan Pilkada 2024 yang lalu," katanya.

"Sehingga harapannya ada sinergi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan juga wakil-wakil rakyat di semua tingkatan," pungkas AHY.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah menggelar aksi demonstrasi bertajuk 'Indonesia Gelap' di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, di mana sebagai bentuk rasa kecewa terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Tak hanya turun ke jalan, media sosial turut diramaikan dengan tagar aksi Indonesia Gelap yang mencapai 43,8 ribu postingan di platform X. Gerakan ini menjadi sorotan publik karena mengusung simbol Garuda dengan latar hitam, mencerminkan keprihatinan mahasiswa terhadap kondisi bangsa yang dinilai semakin jauh dari cita-cita kemakmuran.

Koordinator Pusat BEM SI, Herianto, mengungkapkan bahwa aksi Indonesia Gelap akan berlangsung selama tiga hari hingga Rabu (19/2/2025) dengan melibatkan sekitar 5.000 massa yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Koordinator Pusat BEM SI, Herianto mengatakan ada sejumlah tuntutan mahasiswa dalam unjuk rasa 'Indonesia Gelap'. Salah satunya, meminta Prabowo mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran yang dinilai merugikan masyarakat.

"Menuntut Presiden mencabut Inpres nomor 1 tahun 2025 yang merugikan rakyat," kata Herianto saat dihubungi, Senin (17/1/2025).

Selain itu, BEM SI menuntut transparansi status pembangunan dan transparansi keseluruhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

BEM SI juga menolak revisi UU Minerba dan dwifungsi TNI, serta meminta RUU Perampasan Aset disahkan. Demonstrasi yang diikuti oleh mahasiswa dan masyarakat itu berlangsung di Jakarta serta berbagai lokasi lainnya.

Unjuk rasa bertajuk "Indonesia Gelap" ini menuntut perhatian serius terhadap berbagai isu, termasuk penolakan terhadap pemotongan anggaran pendidikan dan revisi sejumlah Undang-Undang penting, seperti UU Kejaksaan, UU Polri, dan UU TNI.

"Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat," kata Satria Naufal, Koorpus BEM SI Kerakyatan, Senin (17/2/2025).

Tuntutan massa Indonesia Gelap ini salah satunya mengenai pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Menurut Satria, anggaran pendidikan yang layak adalah hal penting untuk memastikan seluruh rakyat akses pendidikan murah dan layak.

"Pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses pendidikan dan memperburuk kualitasnya. Selain itu Mahasiswa meminta untuk melakukan evaluasi Proyek Strategis Nasional bermasalah hingga penolakan revisi UU Minerba," ujarnya.

Reporter: Genantan Sapura/Merdeka.com