Kuasa Hukum KPU Puncak Papua Tengah: Sengketa Pilkada 2024 Ditolak, Paslon Elvis-Naftali Siap Dilantik

Kuasa Hukum KPU Kabupaten Puncak Pieter Ell menyebut, paslon nomor urut 1 Elvis Tabuni-Naftali pun siap dilantik menjadi Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Puncak periode 2024-2029.

oleh Tim News Diperbarui 25 Feb 2025, 23:37 WIB
Diterbitkan 25 Feb 2025, 19:02 WIB
Kuasa Hukum KPU Kabupaten Puncak Pieter Ell menyebut, paslon nomor urut 1 Elvis Tabuni-Naftali pun siap dilantik menjadi Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Puncak periode 2024-2029.
Kuasa Hukum KPU Kabupaten Puncak Pieter Ell menyebut, paslon nomor urut 1 Elvis Tabuni-Naftali pun siap dilantik menjadi Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Puncak periode 2024-2029. (Ist)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Upaya pasangan calon (paslon) nomor urut 4 Peniel Waker-Saulinus Murib mendalilkan berbagai hal pada perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Puncak, Papua Tengah akhirnya dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Paslon nomor urut 1 Elvis Tabuni-Naftali pun siap dilantik menjadi Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Puncak periode 2024-2029. Dengan tegas, Majelis Hakim yang diketuai Suhartoyono menolak seluruh permohonan Nomor 283/PHPU.BUP-XXIII/2025.

"Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan di Ruang Sidang Pleno MK, Senin 24 Februari 2025.

Kuasa Hukum KPU Kabupaten Puncak Pieter Ell pun mengapresiasi putusan MK yang menurutnya sudah sesuai dengan fakta yang ada.

"Hakim MK tentu sudah melihat fakta-fakta yang ada dan melakukan validasi dan verifikasi, sehingga ditemukan bahwa KPU Kabupaten Puncak telah melaksanakan tugasnya dengan benar. Kerja keras KPUD Puncak diakui," kata Pieter, melalui keterangan tertulis, Selasa (25/2/2025).

Dirinya menegaskan, putusan MK itu final and binding, sehingga tidak ada upaya hukum lain.

Selama ini, Pieter Ell dikenal sebagai pengacara langganan KPU untuk bersidang di MK. Bahkan, KPU RI secara khusus telah menunjuk Kantor Advokat Pieter Ell dan Associates, menjadi salah satu kantor hukum yang membantu KPU menangani serangkaian persoalan Pilkada.

Ini bukan tanpa alasan. KPU menilai para kuasa hukum yang ditunjuk memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menangani sengketa-sengketa hukum, khususnya di MK.

 

Tidak Mudah Tanani Sengketa Pemilu

Ada 310 Perkara, Mahkamah Konstitusi Gelar Sidang Perdana PHPU Pilkada 2024
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo (tengah hadap lensa) memimpin sidang perdana perselisihan hasil pemilihan Pilkada 2024 untuk panel 2 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (8/1/2025). (Liputan6.com/Herman Zakharia)... Selengkapnya

Pieter Ell mengakui menangani sengketa Pemilu tidaklah mudah.

"Selain kasusnya beragam juga memiliki tantangan tersendiri. Namun, kantor kami optimis bisa menyelesaikan tugas mulia ini dengan baik," ucap dia.

Berkaca pada putusan MK untuk Pilkada Puncak ini, Pieter Ell sebagai Kuasa Hukum KPU Puncak telah berhasil mencetak hattrick alias tiga kali menghantar pemenang Pilkada Puncak ke singgasananya, yakni 2013, 2018, dan 2024.

Seperti diketahui, tahun 2013-2018 dirinya menghantar Wiliem Wandik sebagai bupati selama dua periode. Dilanjutkan tahun 2025 ini, di mana dirinya menghantar Elvis Tabuni-Naftali sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diputuskan MK.

"Intinya, KPU Puncak cukup profesional dalam mengawal Pilkada Puncak sehingga bisa berjalan lancar. Dan, itu sudah dibuktikan melalui putusan MK," pungkas Pieter.

Sebelumnya, Dr. Pieter Ell juga berhasil memenangkan sengketa Pilkada Jayapura, di mana MK memenangkan pasangan Yunus Wonda-Haris Yoku sebagai Bupati-Wakil Bupati terpilih, dalam perkara bernomor 274/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Infografis Beda Putusan MK dan DPR Terkait Revisi UU Pilkada. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Beda Putusan MK dan DPR Terkait Revisi UU Pilkada. (Liputan6.com/Abdillah)... Selengkapnya
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya