KPK Minta Sidang Praperadilan 'Jilid Dua' Hasto Kristiyanto Ditunda, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dijadwalkan menggelar sidang praperadilan 'jilid dua' Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, pada Senin (3/3/2025). Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permintaan agar sidang tersebut ditunda.

"KPK meminta penundaan sidang Praperadilan tersangka HK kepada Hakim, karena masih melaksanakan koordinasi dan mempersiapkan materi," kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, saat dikonfirmasi, Senin (3/3/2025).

Diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi suap Pergantian Antarwaktu (PAW) DPR RI 2019-2024 serta perintangan penyidikan Harun Masiku. Ia menggugat kedua perkara tersebut sekaligus dalam praperadilan.

Sidang praperadilan ini telah terdaftar dengan nomor perkara 23/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL dan 24/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL.

Sebelumnya, gugatan praperadilan yang diajukan Hasto tidak diterima oleh hakim tunggal. Merespons hal tersebut, pihaknya kembali mengajukan gugatan dengan dua perkara sekaligus.

"Kami berharap praperadilan ini menjadi kesempatan bagi KPK dan Tim Hukum kami sebagai penggugat untuk saling menguji dasar penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto apakah berdasarkan pada rasionalitas hukum, norma-norma dan argumentasi hukum yang logis, atau sekadar kriminalisasi terhadap aktivis politik yang berseberangan dengan kekuasaan," ujar tim kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, dalam keterangannya.

Pihak Hasto juga berharap KPK dapat menghadiri sidang praperadilan demi kepastian hukum bagi Sekjen PDIP tersebut.

Sebelumnya, Tim Hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy memastikan dirinya akan hadir ke sidang praperadilan jilid kedua. Menurut dia, masih ada ruang untuk menggugurkan status tersangka sang klien meski sidang senada jilid pertama sudah dimenangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Seperti yang kita tahu bersama, praperadilan sebelumnya belum menyentuh inti perkara, dan keputusan hakim praperadilan sebelumnya masih memberikan ruang bagi kami mengajukan kembali praperadilan dalam dua gugatan," kata Ronny dalam keterangan pers diterima, Senin (2/3/2025).

Ronny menjelaskan, permohonan praperadilan kali ini dibagi dalam 2 gugatan. Pertama terkait status suap sebagaimana sangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua, lanjur Ronny, kasus perintangan penyidikan sebagaimana sangkaan Pasal 21 UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Praperadilan ini pun sesuai Pasal 79 KUHAP, bahwa ini merupakan hak tersangka," tegas Ronny.

Ronny berharap, praperadilan menjadi kesempatan bagi KPK dan Tim Hukumnya sebagai penggugat untuk saling menguji dasar penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto apakah berdasarkan pada rasionalitas hukum, norma-norma dan argumentasi hukum yang logis, atau sekadar kriminalisasi terhadap aktivis politik yang berseberangan dengan kekuasaan.

"Kami berharap agar teman-teman di KPK pun sudah siap hadir dalam menghadapi praperadilan ini sehingga asas sederhana, cepat dan biaya murah itu bisa terlaksana, sehingga dapat memberikan kepastian hukum baik bagi KPK maupun Hasto Kristiyanto, Ronny menandasi.

Reporter: Rahmat Baihaqi

Sumber: Merdeka.com