Setyo Budiyanto Masuk Struktur Danantara, KPK: Tidak Akan Ada Konflik Kepentingan

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak ada konflik kepentingan dengan masuknya Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam struktur Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan meskipun Setyo masuk dalam kepengurusan Danantara, tidak akan menggangu jalannya penyelidikan kasus korupsi yang ditangani penyidik.

"KPK menegaskan bahwa tidak akan ada konflik kepentingan dalam kepengurusan KPK di Danantara. KPK yang terlibat dalam komite pengawasan dan akuntabilitas Danantara akan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak mempengaruhi objektivitas KPK dalam menjalankan tugasnya," kata Tessa, Selasa (8/4/2025).

Tessa menjelaskan penunjukan Setyo masuk ke dalam kepengurusan Danantara bukan secara personal, melainkan sebagai ketua KPK yang masuk dalam jajaran selaku tim Komite Pengawasan dan Akuntabilitas bersama dengan Ketua PPATK, Ketua BPK, Kepala BPKP, Kapolri, dan Jaksa Agung.

Dengan kehadiran Ketua KPK dalam jajaran Danantara, kata Tessa, berkomitmen untuk terus mendukung upaya-upaya perbaikan dan pembangunan negara, dengan melaksanakan pengawasan kepada BPI Danantara secara profesional dengan mengedepankan tata kelola yang baik.

Sementara itu, lanjut Tessa dari segi penegakkan hukum di KPK sendiri dipastikan akan tetap independen.

"Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang melibatkan Danantara, KPK akan bertindak secara profesional dan objektif, mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun, termasuk dalam kepengurusan tersebut," ucap dia.

Danantara telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia menjelaskan bahwa Danantara yang ia dirikan bukan sekadar Badan Pengelola Investasi (BPI). Ia menegaskan bahwa Danantara harus berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan pengelolaan kekayaan Indonesia.

"Karena Danantara Indonesia bukan sekadar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia," ungkap Prabowo saat peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Senin, 24 Februari 2025.

Ia menambahkan bahwa Indonesia sebenarnya kaya akan sumber daya alam (SDA), namun pengelolaannya selama ini kurang optimal sehingga tidak memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Prabowo menjelaskan bahwa Danantara akan berperan sebagai lembaga yang akan merombak cara pengelolaan kekayaan negara demi kesejahteraan rakyat.

"Jangan salah, apa yang kita luncurkan hari ini bukan sekadar sebuah dana investasi, melainkan instrumen, alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.

Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah berhasil mengamankan dana sebesar Rp300 triliun yang sebelumnya terhambat oleh masalah inefisiensi, korupsi, dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Dana tersebut akan dikelola oleh Danantara untuk diinvestasikan dalam lebih dari 20 proyek nasional.

"Proyek-proyek yang berdampak tinggi, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita. Menciptakan manfaat nyata lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia," jelas Prabowo.

Reporter: Rahmat Baihaqi

Sumber: Merdeka.com