Sidang Praperadilan Jilid II Status Tersangka Hasto Kristiyanto Ditunda 14 Maret

Liputan6.com, Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menunda sidang gugatan praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto atas penetapannya sebagai tersangka di kasus perintangan penyidikan perkara Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hakim tunggal Rio Barten Pasaribu menyampaikan, ada surat permohonan penundaan sidang praperadilan Hasto Kristiyanto dari KPK selama dua minggu ke depan.

"Maka sidang ini ditunda sampai dengan hari Jumat tanggal 14 Maret. Hal ini diambil sebagai langkah agar segala sesuatu berjalan lancar," tutur hakim Rio di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (3/3/2025).

Meski mengabulkan permohonan penundaan sidang, hakim menegaskan bahwa sidang di tanggal tersebut menjadi panggilan terakhir bagi KPK. Jika pihak lembaga antirasuah tidak hadir, maka sidang praperadilan Hasto Kristiyanto akan tetap dilaksanakan.

"Kami rasa tanggal 14 sudah tanggal yang cukup baik dengan mempertimbangkan segala sesuatunya. Jadi sidang akan digelar tanggal 14 dengan catatan ini merupakan panggilan yang terakhir bagi pihak Termohon," tegas hakim.

Diketahui, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi suap Pergantian Antarwaktu (PAW) DPR RI 2019-2024 serta perintangan penyidikan Harun Masiku. Ia menggugat kedua perkara tersebut sekaligus dalam praperadilan.

Sidang praperadilan ini telah terdaftar dengan nomor perkara 23/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL dan 24/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL.

Sebelumnya, gugatan praperadilan yang diajukan Hasto tidak diterima oleh hakim tunggal. Merespons hal tersebut, pihaknya kembali mengajukan gugatan dengan dua perkara sekaligus.

"Kami berharap praperadilan ini menjadi kesempatan bagi KPK dan Tim Hukum kami sebagai penggugat untuk saling menguji dasar penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto apakah berdasarkan pada rasionalitas hukum, norma-norma dan argumentasi hukum yang logis, atau sekadar kriminalisasi terhadap aktivis politik yang berseberangan dengan kekuasaan," ujar tim kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, dalam keterangannya.

Pihak Hasto juga berharap KPK dapat menghadiri sidang praperadilan demi kepastian hukum bagi Sekjen PDIP tersebut.

Dia memastikan akan hadir ke sidang praperadilan jilid kedua. Menurutnya, masih ada ruang untuk menggugurkan status tersangka sang klien meski sidang senada jilid pertama sudah dimenangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Seperti yang kita tahu bersama, praperadilan sebelumnya belum menyentuh inti perkara, dan keputusan hakim praperadilan sebelumnya masih memberikan ruang bagi kami mengajukan kembali praperadilan dalam dua gugatan," kata Ronny dalam keterangan pers diterima, Senin (2/3/2025).

Ronny menjelaskan, permohonan praperadilan kali ini dibagi dalam 2 gugatan. Pertama terkait status suap sebagaimana sangkaan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua, lanjut Ronny, kasus perintangan penyidikan sebagaimana sangkaan Pasal 21 UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Praperadilan ini pun sesuai Pasal 79 KUHAP, bahwa ini merupakan hak tersangka," tegasnya.

Dia berharap, praperadilan menjadi kesempatan bagi KPK dan Tim Hukumnya sebagai penggugat untuk saling menguji dasar penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto apakah berdasarkan pada rasionalitas hukum, norma-norma dan argumentasi hukum yang logis, atau sekadar kriminalisasi terhadap aktivis politik yang berseberangan dengan kekuasaan.

"Kami berharap agar teman-teman di KPK pun sudah siap hadir dalam menghadapi praperadilan ini sehingga asas sederhana, cepat dan biaya murah itu bisa terlaksana, sehingga dapat memberikan kepastian hukum baik bagi KPK maupun Hasto Kristiyanto,” Ronny menandaskan.