Menkum: Napi Narkoba yang Lolos Verifikasi Amnesti Sekitar 700 Orang

Hal ini disampaikan usai menghadiri acara halalbihalal di rumah dinas Ketua MPR RI, Ahmad Muzani di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan.

oleh Tim News Diperbarui 02 Apr 2025, 18:44 WIB
Diterbitkan 02 Apr 2025, 18:44 WIB
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas.
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (23/12/2024). (Foto: Liputan6.com/Nanda Perdana Putra).... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, jumlah narapidana narkotika yang lolos verifikasi amnesti (pengampunan atau penghapusan hukuman) dari Presiden Prabowo Subianto sekitar 700 orang.

Hal ini disampaikan usai menghadiri acara halalbihalal di rumah dinas Ketua MPR RI, Ahmad Muzani di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan.

"Data terakhir itu dari 100 ribu kemudian turun ke 44 ribu, karena kami juga verifikasi. Kemudian turun lagi ke 19 ribu, yang terakhir saya dapatkan data dari Direktur Pidana yang untuk pengguna narkoba," kata Supratman di Jakarta, Rabu (2/4).

"Mungkin hanya jumlahnya kecil sekali yang memenuhi syarat sesuai dengan keputusan atau surat edaran MA mungkin hanya sekitar 700 orang, yang betul-betul murni sebagai pengguna," sambungnya.

Meski begitu, jumlah tersebut bukan sebagai angka yang final. Karena, bisa kemungkinan akan bertambah dan berkurang untuk jumlahnya itu.

"Tapi ini baru, belum angka final ya, bisa bertambah bisa berkurang. Jadi kira-kira kalaupun nanti, karena dulu yang kita duga yang akan diberi banyak amnesty itu adalah pengguna narkotika," ujarnya.

"Tapi ternyata setelah kami lakukan verifikasi bersama antar kementerian hukum dan Kementerian Imipas, jumlahnya makin kecil ya. Terakhir dari Direktur Pidana sekitar 700 orang," tambahnya.

 

Promosi 1

Lapor Presiden

Ia menegaskan, kementeriannya hanya menerima data yang pasti mendapatkan amnesti saja.

"Buat kami di Kementerian Hukum kan terima data, semuanya nanti dari Kementerian Imipas karena mereka yang mengelola warga binaan," pungkasnya.

"Sementara yang kita proses itu adalah amnesty. Amnesty sekarang masih diverifikasi oleh Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, setelah selesai baru kemudian kami lapor kepada Presiden."

Infografis Destinasi Wisata Bahari yang Populer di Indonesia
Infografis Destinasi Wisata Bahari yang Populer di Indonesia.  (Liputan6.com/Abdillah)... Selengkapnya
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Produksi Liputan6.com

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya