Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim Dukung Rencana Presiden Prabowo Hapus Kuota Impor

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rivqy Abdul Halim merespons positif rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapuskan kuota impor.

Menurut Rivqy Abdul Halim, rencana ini dapat mendorong sistem ekonomi lebih terbuka dan dapat meminimalisir praktik rente.

"Rencana penghapusan kuota impor dapat diartikan bahwa Presiden Prabowo dan kabinetnya ingin memperbaiki ekosistem perdagangan nasional dengan mengedepankan prinsip keterbukaan dan efisiensi. Dampaknya tentu ekonomi kita dapat menjadi lebih transparan dan berdaya saing," ujar Gus Rivqy, sapaan akrabnya, melalui keterangan tertulis, Kamis (10/4/2025).

Dia menjelaskan, rencana penghapusan kuota impor sebagai respon dari pengenaan tarif impor yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat atau Presiden AS Donald Trump juga mesti diperhatikan beberapa catatan penting agar tidak menjadi bumerang bagi pengusaha dan konsumen lokal.

Misalnya, kata Rivqy, mewaspadai banjirnya produk impor dan barang lokal yang tidak memiliki daya saing.

"Untuk mitigasi ini, artinya pemerintah sebagai regulator dan juga fasilitator dapat melakukan penyesuaian. Hal ini juga nampak sudah dipersiapkan mulai dari rencana relaksasi pajak dan penyederhanaan regulasi usaha," papar dia.

Menurut legislator yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur (Jatim) IV ini, langkah paling dekat sebagai pintu jalan mendukung penghapusan kuota impor dapat dilakukan dengan menghapus Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 dengan segera.

Rivqy mengatakan, Permendag ini adalah salah satu pondasi yang membuat beberapa pengusaha dan konsumen dirugikan, seperti dari sektor tekstil karena banjirnya produk impor dari Tiongkok.

"Jika kita mengikuti alurnya Permendag tadi, memang banyak yang mengkritisi, sesegera mungkin Permendag itu dicabut. Dan ini pelajaran juga untuk kedepan agar kementerian dan lembaga untuk berhati-hati dalam membuat aturan, jangan menguntungkan sekelompok pihak dan mengorbankan kepentingan masyarakat luas," terang dia.

Lebih lanjut, Gus Rivqy pun menegaskan, Komisi VI DPR RI siap mengawal rencana penghapusan kuota impor dan pencabutan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 agar tetap selaras dengan kepentingan nasional, khususnya perlindungan terhadap pelaku usaha domestik dan penciptaan lapangan kerja.

"Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha akan menjadi kunci dalam membangun ekonomi Indonesia yang kuat, tahan terhadap guncangan global, dan berdaya saing tinggi," ucap dia.

"Hal ini juga dilakukan dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat untuk menguatkan produk dalam negeri, sehingga ketergantungan kita kepada pasar global dapat diminimalisir. Kami di Komisi VI berkomitmen menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan pelaku usaha di lapangan," pungkas Rivqy.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan menterinya untuk tidak lagi membatasi kuota impor daging. Para pengusaha pun kini bebas melakukan bisnis dengan regulasi yang juga diminta untuk dipermudah.

Awalnya, Prabowo menyinggung persetujuan teknis kementerian yang bahkan lebih galak dibandingkan keputusan presiden. Setiap pembuatan persetujuan teknis pun kini mesti seizin dirinya selaku kepala negara.

"Saya minta, ada Menteri Pertanian? Menteri Perdagangan? Enggak usah ada kuota-kuota, apalagi semua. Enggak ada kuota-kuota itu," tutur Presiden Prabowo Subianto dalam acara sarasehan ekonomi di Menara Mandiri Sudirman, Jakarta, Selasa 8 April 2025.

"Siapa mau impor daging, silakan. Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silakan. Buka saja. Rakyat kita pandai kok," sambungnya.

Menurut Prabowo, selama ini justru kuota impor malah menjadi aturan untuk dengan sengaja menunjuk perusahaan tertentu saja.

"Enak saja, sudahlah. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Jangan pakai-pakai praktik itu lagi,” jelas Prabowo Subianto.

Upaya mempermudah bisnis para pengusaha, menurut Prabowo, sejalan untuk menghadapi beban tarif impor tinggi yang menjadi kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Justru baginya, aturan tersebut malah menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk lebih maju.

"Dia (Donald Trump) maksa kita supaya kita ramping, efisien, supaya kita tidak manja. Jadi, ini benar-benar kesempatan," Prabowo menandaskan.

Pemerintah Indonesia menyatakan tidak akan mengambil langkah balasan atas kebijakan tarif impor resiprokal yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan memilih untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pendekatan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

"Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat," ujar Menko Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan terkait Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat yang digelar secara virtual, Minggu (6/4/2025).

Di sisi lain, Pemerintah juga mencermati potensi dampak kebijakan tarif impor terhadap sejumlah sektor industri padat karya berorientasi ekspor, seperti industri apparel dan alas kaki.

Sektor-sektor tersebut dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global, sehingga Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan melalui berbagai insentif yang tepat sasaran untuk menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha. Tarif resiprokal Amerika Serikat sendiri akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025.

Terdapat beberapa produk yang dikecualikan dari tarif resiprokal yakni antara lain barang yang dilindungi 50 USC 1702(b), misalnya barang medis dan kemanusiaan, produk yang telah dikenakan tarif berdasarkan Section 232 yaitu baja, aluminium, mobil dan suku cadang mobil, produk strategis yaitu tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, bullion (logam mulia), serta energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di Amerika Serikat.