Data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di sejumlah daerah masih ditemukan kejanggalan. Di Situbondo, Jawa Timur, salah satu kelurahan memutuskan untuk menunda pembagian BLSM hingga pemerintah melakukan pendataan ulang.
Liputan 6 SCTV, Kamis (4/7/2013) memberitakan, sekitar 80 persen penerima BLSM di Situbondo justru tergolong warga mampu. Bahkan ada Pegawai Negeri Sipil terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut.
Akibat data yang tidak sesuai itu, sebanyak 14 Ketua RT menandatangani penolakan pembagian BLSM, karena dinilai tidak tepat sasaran. Mereka meminta pemerintah untuk merevisi data penerima blsm tersebut karena banyak yang dinilai tidak layak.
Selain itu, mereka menuntut dalam 5 hari, data sudah harus direvisi agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat karena tertundanya pembagian BLSM. (Alv/Eks)
Liputan 6 SCTV, Kamis (4/7/2013) memberitakan, sekitar 80 persen penerima BLSM di Situbondo justru tergolong warga mampu. Bahkan ada Pegawai Negeri Sipil terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut.
Akibat data yang tidak sesuai itu, sebanyak 14 Ketua RT menandatangani penolakan pembagian BLSM, karena dinilai tidak tepat sasaran. Mereka meminta pemerintah untuk merevisi data penerima blsm tersebut karena banyak yang dinilai tidak layak.
Selain itu, mereka menuntut dalam 5 hari, data sudah harus direvisi agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat karena tertundanya pembagian BLSM. (Alv/Eks)