Mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai Indonesia bisa berperan aktif membantu mengatasi masalah pertikaian di Mesir. Pemerintah Indonesia bisa mengajukan digelarnya Sidang Darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Indonesia bisa saja mengajukan diadakannya Sidang Darurat PBB untuk membahas masalah Mesir," kata Hidayat di sela aksi demo keprihatinan untuk Mesir di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Senin (19/8/2013).
Menurut dia, masalah Mesir tidak hanya berkutat pada internal negara tersebut. Tapi, berkaitan dengan banyak masalah di sekitar Mesir. Dan bisa saja itu menjadi permasalahan internasional.
"Karena itu, wajar bila Dewan PBB bisa mengadakan sidang dalam konteks darurat dan Indonesia bisa mengajukan," lanjutnya.
Sebagai langkah awal, tambah Hidayat, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri dapat bertemu dengan pimpinan organisasi negara Islam (OKI) untuk membahas dan mencarikan solusi atas kudeta yang terjadi di Mesir.
"Mereka bisa mencarikan solusi agar pembantaian manusia tidak semakin parah di Mesir, masyarakat sipil tidak memjadi korban, agar kemudian menghadirkan demokratisasi yang diharapkan masyarakat," katanya.
Hidayat mengatakan, kerusuhan di Mesir setelah terjadinya kudeta Mohammed Morsi harus segera diselesaikan. Jika tidak, kudeta bisa jadi tradisi.
"Saya meminta ini segera dihentikan, karena bisa mentradisikan kudeta jika mereka tidak puas bisa mengkudeta pemimpinnya. Ini bisa mencederai demokrasi," ujar Ketua Fraksi PKS ini.
Dalam proses demokrasi, militer sebaiknya tidak menggunakan peluru tajam untuk menghadapi rakyat. Dalam hal ini, Hidayat menilai militer Indonesia lebih baik dari Mesir.
"Di sini, untuk membubarkan massa selalu menggunakan gas air mata untuk menghindari kemungkinan aksi ke arah anarkis," tutur Hidayat.
Hidayat menilai militer Mesir harus belajar dari militer Indonesia. Terutama dalam menjalin komunikasi agar demokrasi dapat berjalan dengan baik. (Eks/Ism)
"Indonesia bisa saja mengajukan diadakannya Sidang Darurat PBB untuk membahas masalah Mesir," kata Hidayat di sela aksi demo keprihatinan untuk Mesir di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Senin (19/8/2013).
Menurut dia, masalah Mesir tidak hanya berkutat pada internal negara tersebut. Tapi, berkaitan dengan banyak masalah di sekitar Mesir. Dan bisa saja itu menjadi permasalahan internasional.
"Karena itu, wajar bila Dewan PBB bisa mengadakan sidang dalam konteks darurat dan Indonesia bisa mengajukan," lanjutnya.
Sebagai langkah awal, tambah Hidayat, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri dapat bertemu dengan pimpinan organisasi negara Islam (OKI) untuk membahas dan mencarikan solusi atas kudeta yang terjadi di Mesir.
"Mereka bisa mencarikan solusi agar pembantaian manusia tidak semakin parah di Mesir, masyarakat sipil tidak memjadi korban, agar kemudian menghadirkan demokratisasi yang diharapkan masyarakat," katanya.
Hidayat mengatakan, kerusuhan di Mesir setelah terjadinya kudeta Mohammed Morsi harus segera diselesaikan. Jika tidak, kudeta bisa jadi tradisi.
"Saya meminta ini segera dihentikan, karena bisa mentradisikan kudeta jika mereka tidak puas bisa mengkudeta pemimpinnya. Ini bisa mencederai demokrasi," ujar Ketua Fraksi PKS ini.
Dalam proses demokrasi, militer sebaiknya tidak menggunakan peluru tajam untuk menghadapi rakyat. Dalam hal ini, Hidayat menilai militer Indonesia lebih baik dari Mesir.
"Di sini, untuk membubarkan massa selalu menggunakan gas air mata untuk menghindari kemungkinan aksi ke arah anarkis," tutur Hidayat.
Hidayat menilai militer Mesir harus belajar dari militer Indonesia. Terutama dalam menjalin komunikasi agar demokrasi dapat berjalan dengan baik. (Eks/Ism)