Pengamat: Saatnya Stop `Uang Recehan` Money Politics

Pemilu 2014 nanti masyarakat diminta waspada terhadap janji-janji politisi saat berkampanye dengan iming-iming materi.

oleh Sugeng Triono diperbarui 01 Feb 2014, 17:05 WIB
Diterbitkan 01 Feb 2014, 17:05 WIB
politik-uang-140201b.jpg
Pemilu 2014 diharapkan menjadi awal terbentuknya pondasi sistem demokrasi yang semakin kuat. Masyarakat pun diminta lebih cerdas lagi dalam memilih wakilnya yang akan duduk di kursi parlemen dan eksekutif agar kecurangan dalam pemilu yang kerap terjadi dapat dihilangkan.

Salah satu bentuk kecurangan, menurut pengamat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro adalah terkait adanya dugaan politik uang yang dilakukan parpol. Maka itu, Pemilu 2014 nanti, masyarakat diminta waspada terhadap janji-janji politisi saat berkampanye dengan cara mengiming-iming materi, yang sebenarnya tidak memiliki kompetensi.

"Saatnya menghentikan uang recehan. Karena money politics (politik uang) itu merupakan pelecehan terhadap rakyat. Dengan uang Rp 10 ribu dapat suara. Itu kan melanggar HAM dan konstitusi," tegas Zuhro di Cikini, Jakarta, Sabtu (1/2/2014).

Tak hanya itu, Zuhro juga berharap agar pemilu yang akan berlangsung pertengahan April hingga Oktober ini tidak mengulang kesalahan atau kecurangan yang terjadi pada pemilu sebelumnya.

"Pemilu 2014 ini tak boleh mengulangi tahun 2009 yang ditengarai ada kecurangan. Pemilu 2014 harus menjadi starting point untuk meninggalkan yang lalu-lalu‎," ujar Zuhro. (Rmn/Sss)

Baca juga:

Survei: Politik Uang Masih Potensial Muncul pada Pemilu 2014
Pengamat: Tak Sebutkan Donatur, Lembaga Survei Mirip Dokter
Tentukan Capres 2014, PKS Godok 5 Kandidat Hasil Pemira

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya