Sambut Era Elektrifikasi, Lampu Kuning untuk Mobil Murah

Menuju era kendaraan listrik, program Kendaraan Bermotor Hemat Bahan Bakar (KBH2) atau yang lebih dikenal sebagai mobil murah ramah lingkungan (LCGC) masih akan dilanjutkan.

oleh Arief Aszhari diperbarui 26 Jul 2018, 12:12 WIB
Diterbitkan 26 Jul 2018, 12:12 WIB
Manakah Mobil LCGC yang 'Bersahabat'?
Segmen low cost green car (LCGC) kian bergairah di pasar nasional.

Liputan6.com, Jakarta - Industri otomotif Tanah Air saat ini tengah mempersiapkan era kendaraan listrik. Pemerintah melalui Kementrian Perindustrian (Kemenperin), tengah menggodok regulasi terkait hal tersebut atau yang bakal disebut low carbon emission vehicle (LCEV).

Kabar lain menyebutkan, selain LCEV, program Kendaraan Bermotor Hemat Bahan Bakar (KBH2) atau yang lebih dikenal sebagai mobil murah ramah lingkungan (LCGC) juga bakal dilanjutkan.

Namun, sebelum dilanjutkan program ini rencananya bakal dievaluasi, untuk mengetahui bagaimana hasil program yang sudah berjalan selama lima tahun terakhir.

Menanggapi hal tersebut, dan sekaligus bertanya mengenai program LCGC, Executive General Manager PT TAM, Fransiscus Soerjopranoto mengatakan kunci dari industri otomotif, adalah investasi.

"Kalau saya garis bawahi gini, sebetulnya kenapa saya bilang kata kunci adalah investasi. Karena saat kita buat LCGC, apa dampak yang kami rasakan selama lima tahun, yaitu peningkatan konten lokal," jelas pria yang akrab disapa Soerjo, saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Lanjut Soerjo, dengan adanya mobil murah, konten lokal di kendaraan meningkat, dari 80 persen menjadi 90 persen.

"Nah, kalau kita langsung loncat ke EV (electric vehicle), tapi tidak bisa meningkatan investasi atau kemampuan kita, itu tidak berarti apa-apa pada industri otomotif," tegasnya.

Simak Video Pilihan Berikut Ini:

Selanjutnya

Sementara itu, saat ditanya apakah nantinya saat LCGC jilid II dijalankan, dan sudah masuk ke koridor mobil listrik, pria ramah ini menjelaskan jika hal tersebut merupakan hak penuh dari pemerintah.

"Itu hak pemerintah, kami juga belum tahu. Yang berunding Gaikindo dengan pemerintah. Sounding dari Gaikindo juga belum ada, baru sebatas menenukan bahwa 2040 fosil fuel harus nol, dan bagaimana industri otomotif bergerak ke arah sana," pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya