Mudik Dilarang, Ini Kendaraan yang Bebas Keluar Masuk Zona Merah

Mencegah penyebaran Corona Covid-19, Kementerian Perhubungan secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi terkait Mudik Idul Fitri 1441 H.

oleh Dian Tami Kosasih diperbarui 24 Apr 2020, 13:00 WIB
Diterbitkan 24 Apr 2020, 13:00 WIB
FOTO: Pandemi COVID-19 Turunkan Volume Kendaraan di Jalan Tol
Kendaraan melintasi ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek di kawasan Bekasi, Jawa Barat, Rabu (1/4/2020). Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mencatat adanya penurunan volume kendaraan mencapai 40-50 persen akibat pandemi virus corona COVID-19. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Mencegah penyebaran Corona Covid-19, Kementerian Perhubungan secara resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi terkait Mudik Idul Fitri 1441 H.

“Permenhub tersebut telah ditetapkan pada tanggal 23 April 2020 sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah untuk melarang mudik pada tahun ini dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta.

Dalam aturan tersebut, masyarakat dilarang menggunakan sarana transportasi darat, laut, udara untuk kegiatan mudik di tahun 2020.

Meski demikian, ada beberapa angkutan yang masih boleh beroperasi, yakni Kendaraan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia, kendaraan dinas operasional berplat dinas, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah, serta mobil barang atau logistik tanpa membawa penumpang.

“Untuk sektor transportasi lainnya seperti di udara, laut, penyeberangan dan perkeretaapian juga diatur di dalam Permenhub terkait jenis angkutan yang dikecualikan dilakukan pelarangan,” kata Adita.

Terdapat Cek Poin

Larangan penggunaan transportasi berlaku untuk keluar masuk kendaraan di wilayah-wilayah PSBB, zona merah penyebaran Covid-19, dan wilayah aglomerasi yang telah ditetapkan PSBB, seperti Jabodetabek.

“Untuk pengawasannya, di sektor transportasi darat akan dibangun pos-pos koordinasi atau kita sebut dengan checkpoint yang lokasinya tersebar di sejumlah titik. Pos-pos ini akan dikoordinasikan oleh Korlantas Pori,” tutur Adita.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya