Debat Pilkada Sumut, Ini Langkah Edy dan Djarot Tekan Pungli dan Suap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat perdana Cagub-Cawagub Pilkada Sumut pada Sabtu malam 5 Mei 2018.

oleh Liputan6.com diperbarui 06 Mei 2018, 12:30 WIB
Diterbitkan 06 Mei 2018, 12:30 WIB
Pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Edy-Ijeck) mendapat nomor urut 1 dan pasangan Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djarot-Sihar) mendapat nomor urut 2. (Liputan6.com/Reza Efendi)
Pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Edy-Ijeck) mendapat nomor urut 1 dan pasangan Djarot Syaiful Hidayat-Sihar Sitorus (Djarot-Sihar) mendapat nomor urut 2. (Liputan6.com/Reza Efendi)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat perdana Cagub-Cawagub Pilkada Sumut pada Sabtu malam 5 Mei 2018. Debat diawali pemaparan misi dan visi dari masing-masing pasangan yaitu Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah dan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus.

Selanjutnya, setiap pasangan menjawab pertanyaan diberikan panelis yang dibacakan pembawa acara terkait langkah konkret apabila terpilih dalam menangangi pungutan liar, transaksi pembahasan pengesahan APBD, dan jual beli jabatan.

Kesempatan pertama ini diberikan kepadangan pasangan Cagub-Cawagub Pilkada Sumut nomor urut 2, Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus.

Djarot mengatakan, untuk menekan persoalan itu dengan menerapkan sistem elektronik atau e-budgeting. Menurut dia, apabila terpilih nantinya ia akan membentuk satu ruangan khusus untuk menampung berbagai keluhan warga.

"Suap APBD, pungutan liar, ini adalah masalah kronis oleh sebab itu mindset dari ASN dan DPRD harus kita ubah dengan cara kami sudah punya pengalaman sistem elektronik atau e-budgeting sangat penting termasuk kami membentuk satu ruangan atas berbagai keluhan-keluhan yang ditimbulkan oleh pelayan yang ditimbulkan Pemprov Sumut," kata Djarot saat debat Pilkada Sumut di Santika Premiere Dyandra Hotel, Medan.

 

Jawaban Edy Rahmayadi

Sementara itu, Edy Rahmayadi mengatakan, sistem demokrasi Indonesia khususnya di Sumut itu sudah baik. Menurutnya, tidak ada yang salah aturan di Sumut, sudah dilakukan dan orang-orangnya yang menjaga orang orang terpilih.

"Salah sekali, rakyat Sumut masih banyak yang baik. Yang kedua bersangkutan DPRD tugas DPRD sudah jelas membuat undang-undang. Jadi kalau sampai menerima pungli berarti manusianya tak beriman, makanya jangan sekali kali menggadaikan iman. Jangan salahkan, jangan mengkambinghitamkan Sumut. Sumut adalah geografinya nomor satu. Sumut sudah baik," kata Edy. 

 

 

Reporter: Yan Muhardiansyah

Sumber: Merdeka.com

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya