PDIP: Mahar Rp 1 Triliun Mengerdilkan Suara Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai isu soal mahar politik senilai Rp 1 triliun yang menjerat Sandiaga Uno telah mencederai demokrasi. Sebab, uang digunakan sebagai alat untuk mendapatkan jabatan tertentu.

"Buat kita yang lebih parah kan terkait dengan adanya mahar politik dalam wakil presiden. Ketika untuk menjadi wapres, baru keluarkan dana Rp 1 triliun. Itu merupakan kemunduran demokrasi, bahkan saya bilang itu cacatnya demokrasi kita," ucap Hasto di kantor DPP NasDem, Jakarta, Rabu 15 Agustus 2018.

Menurut dia, hal itu mengerdilkan suara rakyat, yakni menggunakan segala cara untuk mendapat jabatan.

"Di mana suara rakyat dikerdilkan dengan sebuah transaksi untuk mahar politik. Dan itulah yang tak diperbolehkan di negara yang menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan ini," kata Hasto.

Hasto meminta agar jangan menjual suara rakyat hanya untuk mendapat posisi tertentu. "Posisi presiden, wapres, menteri, Kapolri, Panglima TNI, semua harus bebas politik uang," pungkasnya.

* Update Terkini Asian Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Pesta Olahraga Terbesar Asia di Sini.

Kasus mahar politik Rp 1 triliun ini menjerat bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno. Kasus ini berawal dari cuitan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief yang mengatakan Sandiaga Uno telah memberi mahar politik pada PAN dan PKS masing-masing Rp 500 miliar.

Mahar ini diberikan agar PAN dan PKS mendukung Sandiaga Uno sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Saksikan video pilihan di bawah ini: