Tim Kampanye DKI: Jakarta Sudah Mengenal Kinerja Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jakarta Jokowi-Ma'ruf, Prasetio Edi Marsudi yakin calon yang diusung bisa menang di Pilpres, khususnya wiilayah Jakarta.

Mantan Ketua Tim Kampanye Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat ini menuturkan, pertarungan pilkada dan pilpres berbeda.

"Warga Jakarta sudah mengenal sosok dan kinerja Jokowi. Sehingga masyarakat ibukota akan tetap menerima kehadirannya," ujarnya, Jakarta (25/9/2018).

Pras menyatakan, masyarakat Jakarta sudah tahu persis kinerja Jokowi.

"Jakarta tiga tahun, Jakarta berubah. Saya rasa masyarakat Jakarta bisa menerima itu, kita nanti akan ada kejutan-kejutan," ungkap Ketua DPRD DKI ini.

Soal target, politisi PDIP ini berkelakar siap 50 persen plus satu. Namun, dia enggan mengungkapkan strategi yang akan digunakannya.

"Ya 50 plus satu. Strateginya nanti. Entar saya dimarahi TKN lagi," pungkasnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Wakil Ketua Koalisi Indonesia Kerja Abdul Kadir Karding menuturkan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan melanggar aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pembagian sembako dan hadiah sepeda kepada warga. Jokowi sebelumnya kerap bagi-bagi sembako dan sepeda dalam kunjungan kerjanya ke daerah.

"Saya perlu tegaskan Pak Jokowi punya komitmen kuat untuk tidak melanggar itu," kata Karding di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (25/9/2018).

Sekretaris Jenderal PKB itu mengatakan, sesuai aturan perundang-undangan dan PKPU, capres petahana tidak bisa menggunakan Istana Negara untuk berkampanye, juga pemberian-pemberian hadiah yang dikategorikan sebagai kampanye.

"Sesuai PKPU memang petahana tidak boleh menggunakan Istana Negara. Kedua dalam sehari-hari beliau tidak boleh memberikan hadiah-hadiah yang bisa dikategorikan masuk sebagai kampanya," jelas Karding.

Namun, ada beberapa fasilitas Presiden yang bisa dipakai Jokowi selama kampanye. Fasilitas itu adalah hal yang melekat dan terkait pengamanan. "Yang boleh hanya terkait kesehatan, protokoler, dan juga kendaraan. Itu dibolehkan, yang lain itu tidak dibolehkan," terang Karding