4 Momen Panas Jokowi vs Prabowo Saat Debat Perdana Pilpres 2019

Liputan6.com, Jakarta - Debat capres dan cawapres perdana telah selesai digelar pada Kamis malam, 17 Januari 2019. Pasangan calon (paslon) 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah menampilkan performa terbaik mereka.

Pada gelaran debat capres dan cawapres perdana ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tema Hukum, HAM, Terorisme, dan Korupsi. Debat berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Saat debat, suasana sempat memanas. Kala itu, kedua kubu saling beradu pendapat. Dimulai dari Jokowi yang menyentil Prabowo soal ulah Ratna Sarumpaet, gaji PNS kecil, hingga banyaknya caleg mantan atau eks koruptor di tubuh Partai Gerindra pimpinan Prabowo.

Sebelum debat memanas, terlebih dahulu kedua kubu memaparkan visi dan misi masing-masing. Mereka kemudian saling bertanya satu sama lain dan menjawab dalam debat yang terlihat santai, tetapi cukup panas.

Berikut momen panas debat capres dan cawapres edisi perdana dihimpun Liputan6.com:

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, bertanya soal kepala daerah yang ditahan karena mendukungnya kepada lawannya, Joko Widodo atau Jokowi.

Hal itu diungkapkan saat Prabowo menanggapi jawaban Jokowi terkait pertanyaan penegakan hukum dan HAM.

"Kami ingin bertanya bahwa bapak kan sudah memerintah selama 4 tahun lebih yang kita temukan ada perasaan di masyarakat aparat berat sebelah. Contoh kepala daerah di Jawa Timur pendukung paslon 1. Tapi ditahan Pak, ditangkap. Perlakuan tidak adil, boleh menyatakan pendapat itu HAM. Bisa diperhitungkan anak buah bapak berlebihan," kata Prabowo.

Menanggapi pernyataan Prabowo, Jokowi pun meminta siapa pun yang merasa aparat berat sebelah, bisa memprotesnya sesuai dengan jalur hukum. Terlebih, Indonesia merupakan negara hukum. Jadi, lanjut dia, semua sudah diatur melalui hukum, misalkan jalur praperadilan.

Jokowi meminta Prabowo tidak serta merta menuduh pemerintah berlaku tidak adil. Dia kemudian menyinggung soal tindakan gegabah mantan Juru Kampanye Prabowo-Sandi, Ratna Sarumpaet.

"Ya jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo... Karena kita ini negara hukum ada mekanisme hukum, yang bisa disalurkan. Kalau ada bukti sampaikan saja ke aparat. Jangan kita ini sering grusa-grusu menyampaikan sesuatu misal jurkam Pak Prabowo, misalkan ini. Katanya dianiaya, mukanya babak belur. Kemudian konferensi pers bersama-sama, akhirnya apa yang terjadi? Nyatanya operasi plastik," kata Jokowi.

Dalam debat, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan bahwa penghasilan para birokrat saat ini tidak realistis karena di bawah beban kerja. Prabowo melanjutkan, jika terpilih maka ia akan memperbaiki birokrasi.

Selain itu, ia juga akan menaikkan tax ratio yang saat ini hanya 10 persen menjadi 16 persen. Hal tersebut agar pendapatan negara bertambah sehingga bisa menggaji lebih besar semua birokrat.

"Sebagai contoh bagaimana bisa seorang gubernur gajinya Rp 8 juta, kemudian dia mengelola Jateng (Jawa Tengah) yang lebih besar dari Malaysia, dengan APBD begitu besar, ini tidak realistis," kata Prabowo.

Prabowo percaya bahwa gaji yang rendah menyebabkan korupsi. Para birokrat pun terbuai melakukan tindak pidana karena khawatir mengenai tidak memiliki uang yang cukup di masa depannya.

"Tetapi ada ketakutan pada masa depan mereka (aparatur negara), jadi disitulah terjadi sikap ragu-ragu, dan sikap tidak kuat mendapat godaan, tawaran-tawaran dari swasta untuk bertindak di luar kepentingan rakyat, kepentingan umum," jelas Prabowo.

Usai menaikkan tax ratio tersebut, Prabowo berjanji akan mengawasi mereka dengan seluruh instrumen dan senjata yang tersedia. Ia pun ingin koruptor untuk dikirim ke pulau terpencil dan dihukum menambak pasir secara terus-menerus.

Capres nomor urut 02 Jokowi tidak setuju mengenai naiknya gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia percaya gaji sudah cukup besar, dan terus memperbaiki sistem merupakan kunci yang diperlukan.

"Saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan. Kita tahu gaji ASN kita sekarang sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar. Yang penting adalah perampingan birokrasi, ada merit system. Rekrutmen putra-putri terbaik, mutasi sesuai kompetensi, integritas, prestasi, rekam jejak," ujar Jokowi.

Selain PNS, para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga mendapatkan gaji sesuai PNS. Para PPPK juga akan mendapatkan tunjangan sesuai PNS.

Capres nomor 01 Jokowi mempertanyakan konsistensi visi capres nomor 02 Prabowo Subianto yang akan memprioritaskan kebijakan berspektif gender dan pemberdayaan perempuan. Namun, menurut Jokowi, struktur partai Gerindra yang dipimpin Prabowo justru diisi laki-laki.

"Partai kami adalah partai muda, partai baru, kami baru beridiri 10 tahun. Pada saat penyusunan tentunya kita meilih dan menunjuk, siapa yang paling pertama, dan paling mau," kata Prabowo.

Meski demikian, ia menyebut ada sosok perempuan di posisi teras Gerindra. Prabowo mencontohkan Rachmawati Soekarnoputri, yang bertanggung jawab untuk ideologi.

Mantan Danjen Kopassus itu juga mengingatkan banyaknya caleg perempuan yang maju dari partainya.

"Kita punya yang terbanyak, kita mungkin sudah mendekati 40 persen," kata Prabowo.

Menurutnya, Gerindra masih berbenah. Ia berkomitmen membuka peluang kepada perempuan.

Menaggapi Prabowo, Jokowi membandingkannya dengan 9 menteri perempuan di kabinetnya.

"Ada 9 menteri perempuan yang menemtpati posisi strategis," ucap Jokowi.

Adu argumen sengit terjadi di sesi kelima debat capres antara capres Jokowi dengan Prabowo. Di sesi tersebut, Jokowi menanyakan komitmen Prabowo dalam pemberantasan korupsi.

"Data ICW mencatat Gerindra sebagai partai yang paling banyak mengusung caleg mantan koruptor, bagaimana ini bisa, kan dalam penyusunan caleg itu yang tanda tangan adalah sekjen dan ketua umumnya," tanya Jokowi kepada Prabowo.

Prabowo pun menjawab pertanyaan tersebut dengan menyatakan, bahwa dirinya belum mendapat laporan tentang hal itu.

"Kalau ada bukti laporkan ke saya. Janganlah saling menuduh. Saya jamin, kalau ada kader Gerindra yang korupsi saya akan masukkan sendiri ke penjara," ujar Prabowo.

Jokowi pun menimpali bahwa pihaknya tidak menuduh Gerindra sebagai partai para koruptor. Dia bicara dengan merujuk data ICW.

Prabowo menimpali jika memang ada kadernya yang korupsi hendaknya diumumkan saya ke rakyat.

"Kalau rakyat tidak mau pasti tidak akan terpilih," ujar Prabowo.